in ,

Lebih Dekat Prof Pawennari, Antropolog Unhas Spesialis Papua

Prof Pawennari Hijjang, berbaju hitam (dok: K. Azis)

Makassar, perspektifmakassar.id – Dengan berjalan kaki, saya melawan arus satu arah dari Poros Abdullah Daeng Sirua. Saya mengarah ke Rogar Cafe di Jalan Hj, Saripa Raya, Karampuang, Panakukang, (25/04).

Sore itu, janji bertemu Professor Pawennari Hijjang harus ditunaikan.

Prof Awe, begitu dia disapa, terlihat mengenakan kemeja warna hitam berlogo Merah Putih di lengan kanan dan bordir huruf AAI atau Asosiasi Antropologi Indonesia.

Dia telah ada sekitar 15 menit di cafe yang tidak jauh dari rumahnya itu saat saya datang. “Saya sering santai di sini,” katanya sembari meminta saya pesan makanan. Saya pesan teh, di meja sudah ada ubi goreng.

Kami minum teh, ngeteh di sore yang gegas di Kawasan Abdulah Daeng Sirua. Deru kendaraan sesekali mengganggu obrolan kami,

***

Dia lalu bicara tentang mengemukanya isu kebudayaan kontemporer Indonesia sejak duduknya Dr. Hilmar Farid di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud.

“Ada peluang baik saat ini di bidang kebudayaan. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan kesempatan bagi daerah untuk berbenah,” ucapnya.

UU yang dimaksud tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017 dan diundangkan di Jakarta pad 29 Mei 2017 sebagai lembaran negara tahun 2017 nomor 104.

UU ini tak semata menyoal realitas bahwa kebudayaan berdimensi pada hal-hal tradisi atau tarian semata tetapi lebih dari itu.

“UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia terutama di kabupaten-kota atau provinsi dapat terjaga dan dikembangkan,” kurang lebih begitu pandangannya.


Prof Pawennri bersama tokoh adat Suku Amungme di Tembaga Pura, 2017 (dok: istimewa)

Yang menarik adalah bahwa gagasan pemajuan kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Ini luar biasa gagasannya, gagasan Dr. Hilmar Farid,” katanya lagi.

Ada beberapa Kementerian yang diminta masuk di dalamnya seperti Pariwisata, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama hingga Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi bisa saja Kementerian Dikbud atas usulan daerah membangun museum dan dikerjakan oleh PUPERA,” kata Prof Awe yang sangat mengagumi kerja-kerja riset dan ketokohan Prof Gregory Lawrence Acciaioli. Acciaoli adalah antropolog Amerika Serikat yang selama ini banyak meriset di Sulawesi dan mengajar di Australia.

“Saya bertemu Prof Acciaoli di Dubrovnik, Croasia, di bulan Mei 2016 dan di Florianopolis Brazil pada Juni 2018. Waktu itu, kami sama-sama presentasi.,” sebut pria yang mengaku punya naskah buku tentang Kearifan di Bumi Papua tetapi belum sempat dipublikasikan.

Sebagai akademisi, baik sebelum dan setelah mendapat gelar Profesor, Pawennari Hijjang mempunyai banyak relasi dengan aktivis LSM atau organisasi yang mengangkat tema-tema sosial dan lingkunga. Seperti CIFOR, Walhi, hingga organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan dan Papua.

Kenapa Kalimantan karena disertasi Doktornya berawal dari riset taman nasional di Kutai. Dia berinteraksi dengan Suku Dayak dan relatif paham relasi Dayak dan isu lingkungan di Kalimantan.

“Kalau CIFOR, karena kami kolaborasi, ada data dan kesempatan untuk bersama meriset,” imbuh pria yang lahir dan besar di Cennae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 59 tahun lalu ini.


Prof Pawennari saat berinteraksi dengan kolega bidang Antropologi di Florianopolis Brazil Juni 2018 (dok: istimewa)

Pengalaman sebagai peneliti Antropologi dan lingkungan sangat lekat dengan keseharian Prof Awe. Lantaran itu pula, banyak pihak menyebutnya sebagai ‘Ahli atau spesialis Papua’.

“Saya mulai dekat dan ke Papua belasan tahun lalu, saat itu ada perusahaan dari Jakarta yang butuh Antropolog,” ungkapnya.

Dari situ, lanjut Prof Awe, dia sering diajak ke Papua, oleh Pemda setempat, peneliti maupun perusahaan yang membutuhkan input dari Antropolog.

Pengalaman di Papua dicatat dengan manis oleh Prof Awe karena itu pula dia merasa memahami seluk beluk dimensi Antropologi dan ekologi Papua.

Dia mencatat suka duka, terutama jika berada di lokasi jauh, terpencil dan terbatas fasilitas. Termasuk masalah keamanan.

“Saya pernah naik motor dan melaju di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Padahal itu jalan yang menurut Bupati daerah rawan,” kenang pria yang mengaku telah mengunjungi beberapa tempat rentan, tempat-tempat jauh dan di ketinggian seperti Grasberg Timika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Amungme hingga Lanny Jaya.

Tak hanya ‘menikmati’ alam Papua, bagi Prof Awe, pelajaran penting dari Papua adalah betapa pentingnya pendidikan dan intensitas program yang bisa memangkas akar persoalan seperti mortalitas ibu, pada kesehatan ibu-anak di daerah terpencil.

“Banyak ibu-ibu di pedalaman Papua yang meninggal setelah melahirkan karena mereka mengadopsi tradisi yang sudah terpola tetapi menjadi malapetaka. Ini yang harus dipangkas, membantu warga terutama ibu-ibu untuk ditangani dengan baik,” jelasnya.

“Kita memang harus memangkas mata rantai kematian itu,” ungkapnya lagi.

Terkait isu Papua, Prof Awe mengaku merupakan hal menarik bagi dunia internasional tetapi dia tetap fokus pada hal-hal mendasar dalam kajian antropolog.

“Kadang beberapa peneliti ingin mengorek pendapat saya terkait aspek politik tapi saya tegaskan itu bukan domain saya,” kata pria yang pernah diundang khusus oleh Bupati Pegunungan Bintang, pecahan Wamena.

Pengalaman yang tak bisa dilupakannya adalah ketika diinapkan di kompleks biarawati di salah satu kampung di Papua.

“Saya menginap di guest house untuk biarawati di Oksibil, Pegunungan Bintang. Bupati bilang nginap di tengah kompleks biarawati aman. Jadilah saya menginap 3 malam di sana. Waktu itu mengerjakan kajian kepariwisataan di sana,” paparnya.

“Di situ, listrik menyala 24 jam dengan swadaya masyarakat. Ada museum kebudayaan di sana, menarik juga,” tambahnya.

***

Di tengah kesibukannya, Prof Awe adalah anggota Asosiasi Antropolog Indonesia sekaliagus anggota WCAA atau World Council of Anthropological Associations.

“Di WCA, tiap tahun ada konferensi. Saya juga menulis beberapa artikel seperti Hak-Hak Amungme,” ungkap pria yang pernah menjadi Sekretaris Jurusan Antropologi tahun 1997 dan pernah menjadi Ketua Prorgram Studi Antropologi S2 dan S3 Unhas ini.

Awe adalah lulusan S1 Antropologi Unhas kemudian meraih gelar S2 dari Universitas Indonesia dan merampungkan studi S3 di Unhas yang lahir dari kerjasama program Sandwich dengan University of Chulalongkorn Thailand di ujung tahun 90-an.

Professor Pawennari adalah kebanggaan Unhas, selain karena dedikasiinya untuk ilmu-ilmu sosial terutama Antropologi dia juga menjadi bukti tentang nama besar Unhas di bidang ini.

Beberapa nama seperti Dr. Tasrifin Tahara, Muhammad Neil, M.Si hingga Dr. Munsi Lampe adalah pakar antropologi tetapi yang mendalami Antropologi dan Ekologi seperti Prof Awe sungguh tak banyak, apalagi dia bisa tetap bertahan, produktif. Tetap meriset di tengah  kompetisi lintas keilmuan baik di level domestik dan internasional.

Prof Awe adalah pengecualian dan itu menjadi unik dan langka sebab bertemali dengan dinamika Tanah Papua yang merupakan ‘hotspot’ politik dan isu Hak Azasi Manusia di Indonesia. (*)

K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Pemkab Pangkep Semarakkan Jambore Inovasi di Makassar

Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, Unhas Luncurkan KKN Kebencanaan