in ,

Andi Januar Jaury: Lima Strategi Genjot Pariwisata Bahari

“Bagi saya, terutama di kalangan DPRD, jika ada pengambil kebijakan mampu mendatangkan investor dari sektor pertanian atau perikanan harusnya mampu juga berlaku sama untuk pariwisata. Kalau tidak, berarti tidak berpihak,”

Andi Januar Jaury Dharwis (dpk: istimewa)

Makassar, PerspektifMakassar.id PerspektifMakassar mewawancarai anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury Dharwis yang juga politisi Partai Demokrat Sulawesi Selatan di Kafe Red Corner, Makassar, 26 April 2019.

Sosok yang dikenal aktif mempromosikan potensi kelautan dan perikanan Sulsel di banyak kesempatan, seperti seminar, lokakarya, pelatihan hingga di ruang sidang DPRD Sulsel ini mengakui bahwa hingga awal tahun 2019 ini, pergerakan pariwisata Sulawesi Selatan belum sesuai ekspektasi.

“Baik dari sisi target perencanaan sesuai dokumen pembangunan daerah maupun dari sisi respon pasar. Kita semua perlu menggenjotnya,” ucap pria yang biasa disapa JJ ini.

“Penilaian itu tidak bisa dilepaskan dari belum adanya sinergi atau keterpaduan perencanaan, baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

“Ada banyak contohnya, mulai dari pelaksanaan Taka Bonerate Islands Expeditions sejak tahun 2010 jika dicari relevansinya dengan kunjungan wisata ke Taka Bonerate dan anggaran APBD,” lanjutnya.

“Jadi tantangan kita di kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar wisata,” tegasnya.

“Misalnya, bagaimana seorang pemimpin atau katakanlah kepada daerah mempunyai leadership yang mampu meramu potensi wisata yang masih tersembunyi untuk diangkat menjadi destinasi favorit. Tidak lagi sekadar seremoni atau himbauan belaka tetapi kerja nyata bersama para pihak atau operator,” paparnya.

“Bagi saya, terutama di kalangan DPRD, jika ada pengambil kebijakan yang mampu mendatangkan investor dari sektor pertanian atau perikanan harusnya mampu juga berlaku sama untuk pariwisata. Kalau tidak, berarti tidak berpihak,” tegasnya.

Menurut Januar, khusus untuk para pemangku kepentingan pariwisata Sulsel, masih ada kesan, urusan kepariwisataan ini hanya urusan Dinas.

“Padahal tak harus melulu menjadi urusan dinas. Semua semua pihak harusnya saling terhubung satu sama lain sebab mereka saling membutuhkan. Perlu perekat di situ, pada sisi leadership kita, komitmen kita pada kelautan,” jelasnya.

“Contoh, PAD Sulsel sangat bergantung pada pencatatan retribusi, hotel sangat tergantung pada kemudahan akses transportasi, turis butuh data dan informasi awal sebelum mereka datang, butuh keamanan, kenyamanan, mereka juga butuh sarana prasana, dan lain sebagainya. Pelakunya banyak, jadi jika tidak ada kerjasama memang akan repot,” katanya.

“Ini kita belum bicara masyarakat, warga pesisir atau pulau misalnya. Apakah mereka peduli pada terumbu karang, tak lagi membom ikan, membius ikan? Rumah bagi ikan dan target wisata bahari andalan Sulsel?. Siapa yang harus mengingatkan mereka?” tanyanya.

Potensi wisata Pantai Timur Selayar (dok: K. Azis)

Lima usulan

Oleh pertimbangan itu, Januar mengusulkan sekurangnya lima strategi yang harus dikawal dan dijalankan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dengan sungguh-sungguh, apalagi sudah memasuki satu semester Pemerintahan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaeman ini.

“Pertama perlu fasilitasi dan advokasi regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak ke pariwisata bahari. Jika ada gagasan membangun ‘Rest Area’ di darat, harus ada pula kesungguhan membangun katakanlah ‘Marina’ untuk beberapa titik-titik strategis di Sulsel seperti Bone, Selayar, Pangkep atau Makassar bahkan hingga Kota Palopo,” imbuhnya.

“Kedua, kita semua perlu memperbaiki dan meng-update data kepariwisataan kita. Ini yang kadang bersoal saat kita menentukan target perencanaan RPJMD atau RKP OPD. Program yang pernah ada terkesan seremoni dan tidak ada evaluasi menyeluruh,” tambah penyuka diving dan motocross ini.

“Lalu yang ketiga, karena tren dunia serba cepat berubah, kita harus selalu siap dengan perubahan itu, salah satu cara dengan memperkuat kapasitas melalui pelatihan. Baik teknis maupun manajerial. Pemprov bisa membangun kerjasama G to G atau ke donor sekalian, tidak masalah jika berkaitan human resources ini,” katanya.

“Yang keempat mendorong munculnya pilot-pilot proyek di tingkat kabupaten-kota yang bertema kolaborasi kepariwisataan, misalnya antara Makassar dan Pangkep, antara Selayar dan Bulukumba atau antara Palopo dan Toraja. Bangun komitmen dengan Bupati atau Walikota,” imbuhnya.

“Yang terakhir, operator, pelaku usaha, OPD, perencana, harus menguasai IT, gencar berpromosi. Promosi butuh investasi, dan Pemerintah harusnya alokasi anggaran yang tepat untuk itu,” pungkasnya. (*)

Penulis: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Video Inspiratif dari Jambore Inovasi Pelayanan Publik Sulsel 2019

Perahu Ketinting dan Seorang Nelayan Kajuara-Bone Terbakar di Labuan Bajo, Kondisinya Kritis