in ,

BAPPEDA Sulsel Dorong Integrasi Pembangunan Pesisir-Pulau Berbasis Kelistrikan

Suasana pertemuan (dok:istimewa)

PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepempimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaeman telah menegaskan misinya di antaranya pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil serta kemudahan akses energi listrik yang merata.

Saat ini, ada 332 pulau bernama yang menjadi bagian dari Sulawesi Selatan. Beberapa pulau tersebut masih ada yang belum mempunyai pasokan listrik dari PLN atau masih terbatas pemenuhan kebutuhan listriknya.

Di satu sisi, Pemerintah Pusat juga telah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan/atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro demi mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99% pada 2025. Sekaligus bagian dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) nomor 7 yaitu energi terjangkau dan bersih.

Di Sulsel tidak kurang 60 PLTS telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir.

Inisiatif Bappeda

Relevan dengan itu, Bappeda Sulawesi Selatan bersama GOZ-Endev memfasilitasi pertemuan Pemangku Kepentingan Sebagai Tindak Lanjut Hasil FGD Pembangunan Pesisir Dan Pulau-Pulu Berbasis Energi Listrik Terbarukan, Kamis, 02/05/2019 di Ruang Pertemuan Lantai 3 Bappeda.

Pertemuan ini kelanjutan dari pertemuan para pihak tersebutyang difasilitasi oleh Dinas ESDM dan GIZ-Endev tanggal 28 Maret 2019 lalu yang dihadiri tidak kurang 60 peserta.

Pertemuan tanggal 28 Maret tersebut menyoal urgensi pembangunan pesisir dan pulau-pulau di Sulawesi Selatan yang berbasis energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Di antaranya, pentingnya koordinasi dan harmonisasi kegiatan pembangunan pesisir dan pulau antara target, realisasi dan efektifitasnya. Lalu, pentingnya fungsionalisasi forum koordinasi terkait upaya membangun pesisir dan pulau berbasis EBT.

Kabid Fispra dan SDA Bappeda, A.M Arifin saat memimpin pertemuan (dok: istimewa)

“Termasuk bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal, mendorong sinergi perencanaan terkait isu kelistrikan di wilayah terpencil, optimalisasi BUMDes sebagai organisasi masyarakat yang memayungi pengelolaan PLTS Komunal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan,” kata Kamaruddin Azis, fasilitator koordinator tingkat provinsi GIZ-Endev terkait hasil FGD sebelumnya.

Pada FGD tersebut, lanjut Kamaruddin, ada beberapa hal yang direkomendasikan.

“Semisal perlunya sosialisasi ke pengambil kebijakan daerah (Gubernur, Bupati, dan pengambil kebijakan) terkait substansi pengembangan energi baru terbarukan dan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau. Perlunya mengintensifkan koordinasi Pemda/ESDM  untuk dapat mempersiapkan mekanisme koordinasi dan fasilitasi kerjasama multipihak,” jelasnya.

Yang kedua, lanjutnya, Pemda (Pangkep dan Takalar sebagai lokasi dampingan GIZ-Endev) perlu memasukkan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran berkaitan hasil fasilitasi di desa-desa program ENACTING oleh GIZ-Endev.

“Perlu pula menyusun forum komunikasi rencana kerja atau mengaktifkan forum yang sudah ada dengan menyiapkan rencana kerja bersama Pemda. Perlu dibentuk Pokja atau unit konsultatif Pemda Pangkep dan Takalar serta Provinsi. Tim GIZ-Endev perlu siapkan database pihak terkait dan informasi tentang lokasi dampingan,” terangnya.

Ditambahkan bahwa GIZ-Endev dan mitra Pemda perlu intensifkan koordinasi untuk dukungan ke desa dampingan. Pemda perlu melibatkan pihak terkait seperti akademisi yang telah memiliki kualifikasi teknis cukup dalam memberikan penguatan kapasitas untuk PLTS.

“Yang ketiga, perlu menyiapkan SK unit dukungan teknis dan manajerial kabupaten ke desa dampingan atau Pemprov dan Pemda menyiapkan dukungan kebijakan seperti SK, anggaran dan dukungan pemasaran produk desa- desa dampingan,” ucapnya.

Perwakilan Bappeda Takalar, Dr, Bahtiar dan utusan Lemsa (dok: istimewa)

Jalannya pertemuan

Pada pertemuan yang digelar di ruang meeting lantai 3 Bappeda, Bidang Fispra dan SDM tersebut, turut hadir anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulawesi Selatan, Wahyu Piarah, Kabid Fispra dan SDA Bappeda, A.M Arifin, perwakilan dari Bappeda Pangkep dan Takalar, Akhmad Habib (Kabid Kelistrikan Dinas ESDM).

Hadir pula, Dr. Bahtiar Nappu (Kapuslitbang Kelistrikan Unhas), fasilitator kabupaten GIZ-Endev serta perwakilan LSM.

Menurut A.M Arifin, pembangunan pulau dan pesisir di Sulsel yang diintegrasikan dengan energi kelistrikan harus melalui perencanaan yang komprehensif. Para pihak harus saling dukung dan menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan visi misi Pemerintah.

“Saat ini, kita perlu menciptakan progres untuk membantu Gubernur dalam membangun pesisir dan pula-pulau kecil kita. Perlu masukkan beberapa lokasi yang menjadi perhatian bersama. Selain Takalar dan Pangkep, Selayar dan Sinjai perlu pula dimasukkan dalam skema program minimal menjadi perhatian bersama,” katanya.

“Kita juga harus mulai mengakses sumber-sumber pendanaan terkait kelistrikan di pulau-pulau, bisa dari NGO, GIZ, Hivos hingga CSR. Perlu tim untuk menjamin keberlanjutan. Kita perlu cek lagi di RPJMD lalu bikin konsep perencanaan untuk pulau-pulau kaitannya dengan kelistrikan ini,” lanjutnya.

Arifin menyarankan untuk segera cek di lapangan tentang kondisi PLTS dan kaitannya dengan kondisi warga. Dia juga menceritakan pengalaman Bappeda bersama organisasi HIVOS dalam menciptakan energi terbarukan, biogas.

Sementara itu, Wahyu Piarah, anggota TGUPP Sulawesi Selatan menekankan perlunya pengecekan kondisi kelompok dan kaitannya dengan jenis sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan.

“Kita perlu tahu kondisi kelompok, apa yang dimanfaatkan dan apa yang kita bisa dukung atau kembangkan. Bisa rumput laut, atau sumber daya lainnya, bahkan peternakan,” katanya.

Wahyu juga menyarankan untuk bisa mengambil inisiatif di tingkat kelompok, bagaimana menumbuhkan keswadayaan untuk menangani permasalahan di tingkat kelompok.

“Di Pulau Ballang Caddi, Pangkep, ada model pengelolaan bagus dan bisa menjadi contoh. Bagaimana mereka mengelola PLTS yang ada, dan itu sudah berlangsung lama,” imbuhnya.

Integrasi perencanaan, kunci keberhasilan pembangunan pesisir dan pulau-pulau (dok: istimewa)

Wahyu menyebut itu sebab sejauh ini, ada beberapa PLTS yang tidak berfungsi dan harusnya bisa ditangani dari keswadayaan dan pengorganisasian masyarakat.

Akhmad Habib dari Dinas ESDM ikut menambahkan. Dia menegaskan tentang perlunya kejelasan serah terima fasilitas PLTS yang ada saat ini seperti di Takalar dan Pangkep. Dia juga menyebutkan perlunya penyesuaian daya tersedia dan jumlah pemakaian.

“Listrik harusnya bukan untuk penerangan saja tetapi untuk kegiatan produktif. Perlu upaya masif untuk pengembangan komoditi,” ucapnya. Akhmad juga mengungkapkan bahwa urusan kelistrikan bukan semata urusan ESDM tetapi menjadi prioritas Pemerintah.

“Jadi semua sektor bergerak sebagaimana menjadi misi Pemerintah Sulsel untuk menurunkan bauran energi pada yang rendah karbon,” katanya.

Tanggapan senada juga disampaikan oleh perwakilan Bappeda Pangkep, Hasanuddin Sanusi, dia menyebut bahwa Pemda Pangkep bisa memediasi para pihak untuk membantu kegiatan ekonomi kelompok pengelola atau penerima manfaat PLTS.

Input Kapuslitbang Kelistrikan Unhas

Pertemuan menjadi berbeda dan menarik karena hadirnya Dr. Bahtiar Nappu, Kapuslitbang Kelistrikan Unhas yang ikut memberikan pandangannya terkait integrasi perencanaan dan bagaimana memandang eksistensi PLTS.

“Integrasinya di mana? Kalau CSR di mana? Desa mau dibawa ke mana, apakah desa yang ada dekat dengan pusat atau jaringan ekonomi dan lstrik (PLTS)? Kalau orang-orangnya tersebar, harusnya hanya perlu home system, satu rumah, satu panel. Kalau padat, mungkin PLTS komunal,” katanya.

Menurutnya, seharusnya kita tidak boleh hanya bergantung ke PLTS saja, tapi hybrid, bisa biodisel, biogas, bahkan minyak goreng bekas, jadi bahan bakar untuk menggerakkan diselnya.

“PLTS sebagai pelengkap yang lain, mengurangi biaya operasi. Kalau satu sumber PLTS semata, itu perlu back up,” katanya seraya menyebut ada situasi di Pulau Salemo, Pangkep yang tidak berfungsi malam hari karena sistem hybrid tidak berfungsi.

Fasilitas PLTS di Lantang Peo, Rewataya, perlu dukungan para pihak di Takalar (dok: istimewa)

“Lalu kita juga perlu penguatan SDM, isu tentang Bumdes menarik. Kita bisa bentuk sebagai pengelola adminsitsitas fasilitas ‘microgrid’. Jadi Bumdes yang berwenang melanjutkan maintenance hingga penguatan SDM,” imbuhnya.

“Kalau ada yang mangkrak, biasanya karena perawatan. Universitas siap. Kita perlu unit khusus di daerah untuk membantu operator, termasuk pada pelatihan teknis,” kata Bahtiar yang mengaku pernah ikut kegiatan Elren GIZ.

Sebagai langkah awal dalam menghimpun para pihak agar terlibat dalam pengawalan dan asistensi program pembangunan pesisir dan pulau-pulau berbasis energi baru terbarukan ini, A.M Arifin, dari Bappeda menyebut perlunya upaya pengecekan lapangan untuk melihat realitas PLTS, kaitannya dengan masyarakat dan kelompok pengelolanya.

“Kita perlu ke lapangan besok (Jumat, 3/5)  untuk observasi ke Pulau Saugi, Pangkep. Kita akan undang dinas terkait, TGUPP Sulsel, Dinas Pertanian, Bappeda, Puslitbang Kelistrikan-LP2EM, DKP, Kehutanan, Peternakan, ESDM, BPMD, hingga Dinas Koperasi/UMKM,” ucapnya.

“Urusan forum akan mudah jika kita sudah tahu persoalan lapangan, termasuk pihak mana saja yang perlu terlibat. Setelah ini, kita juga akan cek lokasi lain, yang punya pengalaman baik dalam pengelolaan energi baru terbarukan,” tutup A.M Arifin. (*)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Pelantikan Pengurus Apoteker Sulsel Dirangkaikan Seminar Nasional

Ini Dia, Dua Inspirator Pertanian dari Taluditi, Gorontalo