in , ,

Mengantisipasi Implementasi KEK Pariwisata Selayar

Terumbu karang Selayar dalam tekanan hebat, laju kerusakannya tinggi, semoga KEK tak memberi dampak buruk bagi laut.

Pulau Polassi, salah satu target KEK Pariwisata Selayar (dok: Sarbini)

PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Perjuangan menuju panggung pariwisata dunia telah ditabuh di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata memberi lampu hijau agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata segera disiapkan per Juni 2018 lalu.

“Pemda harus menyiapkan lahan dengan standar minimum dari kami sebagai lokasi seluruh fasilitas pendukung KEK. Selayar mampu memenuhinya dan tahun ini status tersebut sudah bisa diberikan.” Demikian siaran pers Kementerian Pariwisata saat itu.

“Kami menargetkan 1.200 ha dan kini proses pembebasannya sudah mendekati 90 persen,” tanggapnya Bupati Basli Ali terkait persediaan lahan.

“Untuk atraksi, Selayar tidak diragukan, ada Taman Nasional Laut Taka Bonerate yang dicalonkan sebagai situs warisan dunia ke UNESCO sejak 2005. Wilayah ini juga direncanakan sebagai hub yacht dan cruise, selain itu flora dan faunanya tidak kalah dengan Wakatobi,” terang Menpar Arief Yahya saat datang datang ke Selayar pada Kick Off Perencanaan Pengembangan KEK Pariwisata Selayar, di Benteng, 26 Maret 2019.

Pembentukan KEK menurut Menteri Arief sebangun prinsip 3A yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

Ada beberapa manfaat jika Selayar resmi jadi titik KEK: kemudahan perizinan, pembangunan sarana prasarana, infrastruktur, tax holiday serta hadirnya investasi dan layanan transportasi lintas wilayah. 

Jika semua syarat dipenuhi, Selayar beberapa tahun lagi akan punya marina, hotel dan resort kelas internasional, MICE, serta residensial. 

Jika rampung tahun ini, nilai investasi yang diperlukan mencapai Rp 3,6 triliun untuk pembangunan kawasan serta Rp 11,7 triliun untuk pelaku usaha bisa operasional.

Terkait agenda besar itu, beberapa pihak mengemukakan beberapa pertanyannya.

Pertama, jika itu kebijakannya, bagaimanakah proses yang harus (dan telah) dibangun agar misi tersebut sesuai prosedur, partisipatif dan memberi ruang kepada semua pihak untuk ikut menjadi bagian di dalamnya. layaknya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan itu?

Kedua, apakah penyediaan atau perolehan lahan demi KEK tersebut telah sesuai prinsip keadilan, tranparansi dan terkoordinasi lintas institusi?

Ketiga, bagaimana membuka ruang kolaboratif dalam implementasinya, agak KEK Pariwisata ini merupakan agenda bersama, bukan semata investor atau pengusul.

Pertanyaan ini memang pantas dikemukakan sebab selama ini, sejak 2010, Pemda Selayar telah menggelar beragam event menarik wisatawan. Salah satunya ‘Taka Bonerate Islands Expedition’ digelar selama lima tahun terturut-turut. Sayangnya, harapan booming wisatawan masih jauh panggang dari api.

Wisatawan mancanegara tak kunjung membludak, yang hadir lebih banyak ‘wisatawan SPPD’.

Pola kunjungan wisatawan ke Selayar, terutama mancanegara selama ini melalui Bira, Bulukumba lalu menyeberang ke Selayar. Lalu dengan yacht yang melintas dari Wakatobi via Taka Bonerate, ke Labuan Bajo. Lalu via udara, Makassar – Selayar. Penerbangan juga relatif terjamin, ada Wings Air dan Trans Nusa.

Kunjungan wisnus ke Selayar pada 2016 sebanyak 8.434 wisnus, wisman ‘hanya’ 857 sementara tahun sebelumnya 621 wisman. Pada 2018, jumlah kunjungan Wisnus ke Selayar mencapai 9209 orang.

Dalam RPJMD 2016-2021 target pertumbuhan wisatawan ke Selayar tahun ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 32%.

Jumlah tersebut jauh di bawah Waktobi, Labuan Bajo apalagi Lombok. Wisatawan mancanegara ke Wakatobi telah mencapai di atas dua ribuan orang bahkan mencapai 5 ribuan jika diakumulasi baik yang tidak melapor di imigrasi.

Salah satu sisi tersebunyi Pulau Polassi (dok: Sarbini)

Perihal KEK

UU RI Nomor 39 tahun 2009 menjelaskan Kawasan Ekonomi Khusus. UU ini diteken Presiden SBY di Jakarta pada 14 Oktober 2009. UU ini didasari oleh penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, mempercepat pengembangan ekonomi, serta menjaga keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.

KEK ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK terdiri atas satu atau beberapa zona seperti pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi atau usaha ekonomi lain. Di dalam KEK sejatinya harus dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi.

Yang pokok adalah KEK harus memenuhi kriteria sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung seperti hutan atau ekosistem laut.

Untuk pembiayaan, pada pasal 13 (1) menyebutkan bahwa pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan di dalam KEK dapat berasal dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, swasta, kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan UU.

Hingga tahun lalu, ada 12 KEK telah ditetapkan, 4 di antaranya adalah KEK Pariwisata: Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang dan Morotai.

Target tersebut selaras Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dimana ada10 KEK Pariwisata, sehingga perlu ditindaklanjuti pengusulan 6 lokasi KEK Pariwisata baru seperti Selayar. 

Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan KEK antara 1 hingga 2 tahun, bahkan lebih tergantung wilayahnya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang paling cepat beroperasi.

Proses pembangunannya tidak lebih dari 14 bulan setelah ditetapkan. KEK Galang Batang di Riau ditetapkan untuk industri pengolahan bauksit dan logistik.

Keindahan sisi barat Baloiyya (dok: K. Azis_

Belajar dari KEK lain

Salah satu KEK yang menarik perhatian para pihak di Selayar termasuk Bupati Basli Ali adalah KEK Mandalika. Studi banding tim Selayar telah dilaksanakan ke sini (termasuk ke Tanjung Lesung) untuk mencatat proses, syarat dan peran para pihak.

Mandalika sepertinya telah menggiur para peserta studi banding dari Selayar tersebut sebab di dalam areal KEK, telah ada tiang pancang Paramount Lombok Resort & Residences, investasi senilai Rp 1,2 triliun.

Perusahaan filem terkenal asal Amerika Serikat itu sedang menyiapkan hotel hingga 525 kamar.  Lalu, Hotel Pullman dan Hotel Royal Tulip, Hotel Grand Mercure hingga Aloft by Marriot.

KEK Mandalika ditetapkan melalui PP Nomor 52/2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Luasnya 1.035,67 Ha sementara pengusulnya adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). KEK Mandalika diharapkan dapat menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara selama tahun 2019.

Suara berbeda datang dari Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Peneliti LIPI, Maxensius Tri Sambodo menyebut karena Pemerintah tidak tahu best practise-nya KEK itu seperti apa. KEK Mandalika, tidak berjalan baik dan tidak menarik minat investor sejak beberapa tahun diluncurkan.

Media Tempo pun pernah menurunkan laporan realisasi investasi di Mandalika sampai akhir 2017 yang hanya Rp 428,6 miliar, jauh di bawah komitmen investasi yang besarnya Rp 13,5 triliun. Belum apa-apa dibandingkan target investasinya, sebesar Rp 28,6 triliun. Sementara 10 KEK lain saat ini masih jalan di tempat.

Apa yang bisa dipetik oleh para pemangku kepentingan di Selayar?

Mereka setidaknya tahu bahwa masalah yang diutarakan LIPI karena adanya campur tangan persaingan politik antara pemimpin daerah sehingga KEK berpotensi menjadi alat politik.

Kedua, hambatan proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan, ada spekulan tanah. Penguasaan lahan cenderung segelintir orang saja. Ketiga, terkait tata kelola, perizinan, yang selama ini masih tidak sejalan dengan upaya mempercepat kemajuan KEK.

Pengamat pariwisata bahari yang juga anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury Dharwis menyatakan bahwa KEK Pariwisata tentu berbeda dengan KEK Kawasan industri, mereka bisa lebih lama.

“Kalau pariwisata, isu tanah yang paling menguras energi pengusul atau konsorsium pengelola, juga dana dan tenaga,” katanya.

Januar menyarankan agar para pihak di lingkup Pemda dan pengusul untuk berhati-hati memproses KEK karena berkaitan kapasitas sumber daya alam (carrying capacity), kapasitas SDM, isu atau konflik pertanahan termasuk tata kelola ruang laut yang masih belum sepenuhnya beres di Indonesia, terutama Sulsel.

Sisi lain Pulau Pasi (dok: K. Azis)

“Implementasi UU 23/2014 pasti akan berdampak ke plot KEK, semoga isi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang sudah disiapkan oleh Pemprov Sulsel sesuai dengan draf disain tata ruang KEK yang dibuat tahun lalu di Selayar. Jadi ada harmonisasi usaha dan kesesuaian peruntukannya,” tambah aktivis kelautan yang juga diver ini.

Status KEK Selayar sampai di mana?

Penulis mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait status usulan pengusul KEK di Kota Makassar, 4 Maret 2019 dan dihadiri perwakilan Pemda Selayar, Kanwil Pertanahan Selayar, Dinas Pariwisata Selayar, Kemenpar dan konsorsium pengusul.

PT. Selayar Kepulauan Lestari sebagai pengusul KEK melalui wakilnya, Iwan S. Prawiro menyatakan ada sekurangnya 17 persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Dia juga memaparkan status pencapaiannya. Beberapa di antaranya formulir aplikasi KEK, akta pendirian perusahaan, surat kuasa otoritas, persetujuan dari Pemda (lokasi KEK), surat kepemilikan nilai ekuitas, deskripsi rencana pengembangan KEK, peta detil lokasi, studi kelayakan dan finansial, rencana dan sumber pembiayaan, hingga rekomendasi otoritas pengelolaan infrastruktur.

“Kami coba mengacu kepada hasil dari studi kelayaan, termasuk perjanjian konsorsium,” kata Iwan sembari memberi cheklist status masing-masing item.  Henky Manurung mewakili Kemenpar menyampaikan kepada pengusul agar memaksimalkan upaya di waktu yang tersisa.  

Dalam pertemuan tersebut, skenario pengusul untuk memacu pariwisata Selayar sebagai wisata bahari adalah penyediaan layanan kapal pesiar (cruise)atau sailing yacht karena posisinya strategis.  Ini dibenarkan Direktur PT SKL, Paulus Mintarga yang menyebut bahwa salah satu potensi Selayar adalah wisata cruise.

“Bisnis ini sangat menjanjikan karena mampu mendatangkan wisatawan luar negeri berjumlah besar,” imbuh Paulus. Dia merujuk hasil riset Cruise Lines International Association (CLIA) pada tahun 2018 bahwa wisatawan asing untuk pasar pesiar di area kawasan Asia Pasifik didominasi asal China, Singapura, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Malaysia hingga India.

Untuk strategi tiga tahun pertama KEK telah ada. Pertama, meliputi pengembangan KEK melalui pembangunan infrastruktur. Lalu, pengembangan sarana prasarana pariwisata seperti hotel dan convention serta sarana prasarana marina untuk menjaring wisatawan di jalur perlintasan pelayaran di Indonesia maupun internasional.

Skenario lainya, pemberdayaan ekonomi masyarakat digalakkan melalui corporate social awareness (CSA) untuk membangun unit akomodasi pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lewat pendampingan sebuah yayasan sosial.

Iwan juga menunjukkan angka yang bermakna kelayakan investasi dengan nilai Net Present Value sebesar Rp. 1,632.354.895.000,- sementara Internal Rate of Return sebesar 13,24% dan profitability index mencapai 1,4.  Payback period 12,2 tahun.

Dengan penggambaran tersebut jelas bahwa NPV bernilai positif. Demikian pula IRR yang ada di atas discount factor yang ditetapkan mencapai 10,32% dan indeks profitability lebih besar dari 1.

Iwan juga menunjukkan PDRB Selayar dari 2020 hingga 2049 dapat dilihat dari 2 skema. Tanpa KEK akan mencapai 28,9 triliun, dengan KEK bisa mencapai 48,4 triliun. Hal lainnya, kelayakan KEK tidak hanya dilihat dari sisi finansial tetapi juga dari nilai ekonomi. Indikator yang menjelaskan ini adalah ENPV atau Economic Net Present Value, EIRR atau Economic Internal Rate Return dan Payback Perood (PP).

Muh. Nasir warga Bajo pemanfaat Pulau Malimbu (dok: K. Azis)

“ENPV mencapai Rp. 7.506.318.564.000 sementara EIRR senilai 15.46%,” sebut Iwan.

Update KEK Selayar

“Dokumen yang belum selesai adalah Izin lokasi. Sampai saat ini, Kementerian ATR belum memberikan rekomendasi teknisnya untuk dapat terbitnya izin lokasi. Upaya untuk permohonan Rekomendasi Teknis telah dilakukan sejak Maret lalu, termasuk bertemu Dirjen Penataan Agraria dan Direktur Penatagunaan Tanah,” sebut Iwan S. Prawiro, (31/05/2019).

“Pertemuan dengan Kepala Kantor BPN Selayar dan Kakanwil Sulsel beberapa kali dilakukan namun belum memberikan hasil terbitnya rekomendasi teknis (tersebut),” tambahnya.

Sejumlah pertemuan dengan Panitia Pecepatan KEK Kemenpar dan Asdep Investasi juga telah dilakukan sejak Maret. “Terakhir 28 Mei 2019 lalu khusus untuk penajaman rencana usaha KEK.

Hadir dalam pertemuan ini Pemda Selayar diwakili Dinas Pariwisata dan Provinsi Sulsel diwakili oleh Kadispar Sulsel, dan tentunya, Ketua Tim Percepatan KEK Azwir Malaon dan Asdep Investasi Henky Manurung,” lanjut Iwan.

Iwan menjelaskan hal pokok lainnya pada sesi khusus pertanahan bahwa luasan KEK dioptimalkan pada luasan maksimal 400 hektar sebagaimana diatur dalam Permen ATR, luas maksimal dalam satu provinsi adalah 400 ha.

Pada pertemuan terakhir yang diikuti oleh Iwan diperoleh informasi atau perkembangan baru yaitu telah disepakati bahwa dari 1.107 ha yang diusulkan, maka akan diajukan bertahap untuk KEK seluas 400 hektare.

“Luasan KEK ini tetap berprinsip pada konsep sebaran pembangunan di beberapa lokasi yg menjadi destinasi unggulan yaitu Pasi Gusung, Matalalang, Pinang, Baloiya, Polassi dan Bahuluang. Tahap berikutnya akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan prospek destinasinya,” jelas Iwan.

“Yang belum selesai 2 dokumen, izin lokasi karena terkendala terbitnya Pertek dari Direktur PGT serta perubahan Rencana Usaha terkait perubahan luasan. Kemarin, 28 Mei yang dibahas di Kemenpar terkait penajaman Rencana Usaha,” ungkap Iwan.

“Untuk izin lingkungan tinggal daftar ke OSS. Amdal dalam bahasa perizinan namanya Izin Lingkungan, tidak disebut lagi sebagai Amdal

Terkait pengusul dan pendukung KEK Pariwisata Selayar, menurut Iwan, ada 3 pengusaha inti di KEK Pariwisata Selayar ini.

“Pertama Credo Group, perusahaan ini milik keluarga pendiri Astra – William Suryajaya. Kegiatan bisnis termasuk hotel, kesehatan, energi, dan retail. Kedua, Ayom Group – perusahaan bidang perhotelan. Lalu ada Maxima Integra – perusahaan di bidang properti, kontraktor dan alat berat dan keuangan,” jelasnya.

“Ada beberapa orang kunci yang bergerak di bidang pariwisata dan pengembangan destinasi. Di tingkat kabupaten, yang mengusulkan KEK Selayar di dalamnya ada pula Perusda sebagai representasi daerah. Posisi PT SKL sebagai badan usaha pengelola dan pembangun KEK Pariwisata Selayar. Tetap ada di pundak PTSKL sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP),” jelasnya.

“KEK Industri memiliki karakter berbeda KEK Pariwisata. Industri atas dasar produksi sehingga variabel yang mempengaruhi investasi lebih solid dibandingkan pariwisata yang beragam variabel pengaruh luas,” jelas Iwan.

Pesona Selayar yang perlu polesan pengelola KEK (dok: Sarbini)

“Seperti isu infrastruktur, lingkungan, daya tarik destinasi, ketersediaan akses, sehingga siklus tumbuh kembangnya memiliki rentang lebih panjang dari industri manufaktur,” tambahnya.

Lokasi pilihan KEK Selayar

Berdasarkan penelusuran penulis terkait akselerasi persiapan KEK maka telah diinformasi bahwa rencana lokasi mulai Pasi, bermula dari Je’neiya ke selatan. Arealnya tidak kurang 100 hektar hingga Balojaha di sisi barat Pasi.  Luas lahan keseluruhan 400 hektar dan telah ada 100 hektar dibebaskan. Telah ada 60 hektar sudah dibeli, sedang ada 40 hektar sedang berproses.

Lokasi berikutnya Kawasan Baloiyya, termasuk Desa Patikarya, memanjang dari utara ke selatan. Tidak jauh dari Resor Norsyah. Ada 50 hektare yang jadi target. Menyusl Pantai Pinang di sisi timur Selayar. Lokasinya di utara Selayar Eco Resort yang sedang dikelola oleh seorang Prancis. Luasannya mencapai 60 hektar.  Di sini, ada dua anggota konsorsium yaitu, PT. Citra Multi Jaya dan PT. Pinang Pantai Lestari..

Berikutnya Pulau Kayuadi, pulau kampung halaman mantan Bupati Syahrir Wahab, sebelum Basli Ali, meliputi Kauna, Pulau Panjang dan Polassi. Tidak kurang 30 hektare lahan yang disiapkan di sini. Terakhir, Kawasan Matalalang, lokasi terdekat ke Kota Benteng. Kurang lebih 5 hektare yang sedang diproses oleh PT. Parappa Marina Lestari.

Sejauh ini, anggota atau pihak konsorsium sedang memastikan ‘clearance’ isu-isu tanah.  Konsorsium tetap menunggu, karena kalau status tanah tidak clear mereka (konsorsium) tidak akan membangun.

Satu resor di Pulau Pasi mulai berdiri (dok: K. Azis)

Agar KEK berjalan lempang

“Masa depan pariwisata Selayar tergantung cara kita menjaga pantai. Ada masalah sampah plastik, pemboman ikan, tamu menyelam dan boom!,” kata warga Prancis bernama Denis Bertholon yang mengaku memiliki lahan 2 hektar di Pulau Pasi. (20/04/2019).

“Mau bikin apa di Leang Kareta?” tanya penulis.

“Untuk ‘Glamping’,” jawab pria asal Lyon, pemilik lokasi Leang Kareta di sisi barat Pulau Gusung, titik yang juga disebut lokasi spot KEK Selayar. Alasannya karena topografi Leang Kareta yang seperti berbukit, ada gua dan berbentuk cekungan sehingga sangat cocok untuk Glumping atau Glamourous Camping yang lagi trending.

Lahan tersebut menurut Denis dibelinya dari warga Selayar sekira 6 tahun lalu. “Luasnya 2 hektare, harga Rp. 25 ribu permeter,” sebut Denis.

Sebelumnya, penulis berkunjung ke Pulau Guang dan Pulau Malimbu, keduanya disebut sedang diincar investor karena daya tarik pantai dan pasir putihnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam bulan Maret 2019 juga berkunjung Pulau Guang. Dia ke sana dan mengingatkan warga bahwa pulau yang ada tak boleh diperjualbelikan.

Cerita rencana jual beli pulau ini sampai juga ke beberapa warga Suku Bajo di Kampung Kayupanda. Mereka adalah pindahan dari Pulau Malimbu setelah perkampungan rumah di atas laut mereka terbakar hebat di tahun 80-an.

“Ada 30-an rumah yang terbakar. Saat itu saya masih 12 tahun,” kata Muhammad Nasir, warga Kayupanda yang mengantar penulis naik ke puncak pulau. Dia mengaku mempunyai 200 pohon kelapa dan 300 pisang di pulau itu.

Mantan Wakil Bupati Selayar, H. Saiful Arif yang dikenal peduli agenda pembangunan Selayar serta aktif mengkampanyekan pendekatan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan ikut berpendapat.

“Masuknya Selayar sebagai lokasi KEK, saya berharap semua pihak hendaknya bersinergi mendukung percepatan lahirnya regulasi nasional tersebut, sesuai tupoksi masing-masing,” tanggapnya.

“Yang kedua, perlu pengkondisian masyarakat lokal dengan segala komponennya. Memberdayakan, menyiapkan mereka agar tidak jadi penonton. Ini niscaya dilakukan sejak dini, seiring dengan perjuangan agar terjadi sinergitas,” tambahnya.

“Jangan sampai terjadi gegar budaya, gegar tradisi,  gegar agama dan gegar ekonomi lokal,” tegas tokoh agama panutan di Selayar ini.

Antisipasi konflik kepentingan

Seorang warga Selayar, yang ditemui di Benteng pada 20 Mei 2019, yang enggan disebutkan namanya bercerita perihal hukum pertanahan.  

Pria yang mengaku sedang berperkara tanah ini mengaku betapa berbelit dan menguras energi jika terbelit perkara tanah di Selayar yang jauh dari ibukota provinsi.

“Saya ada pengalaman berproses hukum pertanahan di pengadilan. Syukur kalau dalam 2 tahun ada putusan. Apalagi kalau yang kalah banding. Kalau dua tahun bisa selesai, bisa jadi naik lagi ke MA. Ini bisa lebih lama lagi. Bagaimana kalau ada peninjauan kembali, itu butuh satu tahun, bagaimana kalau ada penggugat baru,” paparnya.

Leang Kareta, daya pikat Pulau Pasi (dok: K. Azis)

Dia mengaitkan situasi itu dengan isu resor Jochen Shultheis di Appatanah Selayar yang serupa bara dalam sekam dengan warga sejak tahun 1994, atau Resor Momiyama di Baloiyya dalam tahun 2000-an awal yang didemo warga karena isu tanah dan menjual minuman keras.

Bukan semata isu tanah, tetapi peruntukan masyarakat pengguna sebelumnya yang memang telah terhubung secara tradisional di lahan dimaksud seperti nelayan, pencari kerang, gurita, teripang, tempat berlabuh, berlindung dari ombak kencang hingga untuk menambatkan perahu.

Kabid Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Selayar, Zukhri menyatakan Selayar memang layak dijadikan KEK.

“Kami bersyukur kalau mau dikembangkan, akan tambah dikenal lagi,” kata Zukhri saat dimintai tanggapan atas ide KEK.

Optimisme yang sama juga ditunjukkan akademisi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin, Dr. Syafyudin Yusuf.

“Selayar seharusnya bisa berkembang dengan ekonomi pariwisata. Laut dan pantai jadi obyek wisata utama, tapi obyek hutan dan tata sosial di pedesaan terpencilnya juga sangat menarik,” katanya saat dihubungi, (27/05/2019).

Dia menyarankan pendekatan “friendly ecotourism’. Dia berharap nilai investasi 15-an trilliun kelak tidak berdampak buruk pada lingkungan, penyebab abrasi, atau akan ada reklamasi pantai serta pengrusakan ekosistem laut, misalnya reklamasi untuk perluasan hotel.

“Terumbu karang Selayar dalam tekanan hebat, laju kerusakannya tinggi, semoga KEK tak memberi dampak buruk bagi laut. Warga, organisasi masyarakat sipil, LSM, komunitas harus diberi kesempatan berperan sebab mereka telah berpengalaman dan paham karakter lokal,” pesan ahli karang ini.

“Semua bisa berjalan baik jika pengguna dan pemilik lahan bisa diatur. Implementasi KEK harus merujuk UU Agraria, RZWP3K, KLHS atau Amdal. Semoga senapas dengan itu. Kalau belum, pengusul harus memediasi bertemunya kepentingan itu sebelum terlambat,” tutupnya. (*)

Penulis: K. Azis

Tulisan ini merupakan hasil kerjasama antara PerspektifMakassar.Id dengan www.mongabay.co.id

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Smansa 89 Makassar Gelar HBH dan Siapkan Reuni 30 Tahun

10 Fakta di Balik HBH Supercepat Grup WA Alumni Unhas