in ,

Sertifikat Kompetensi: Apa yang Keliru?

Mengapa lulusan SLTA masih harus diuji untuk masuk perguruan tinggi?

Perempuann-perempuan tangguh Ilmu Kelautan Unhas llatihan persiapan menyelam di kolam renang Unhas (dok: MSDC Unhas)

OPINI, PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Mohd. Nur Sangadji, akademisi, peneliti sosial dan lingkungan, fasilitator pemberdayaan masyarakat dari Universitas Tadulako Palu berbagi pandangan mengenai sertifkat kompetensi. Dia melihat ada keliru dalam tafsir dan implementasinya. Seperti apa? Simak yuk!

***

Tiba tiba Menteri Pendidikan dan Riset membuat pernyataan yang dirilis berita Antara. Katanya, lulusan perguruan tinggi harus bersertifikat kompetensi. Saya pikir, hal ini tidak salah. Karena memang harus begitu. Untuk apa sekolah demikian lama  kalau setelah itu, tidak punya keahlian.

Mungkin yang sedikit mengganjal adalah kata sertifikat. Jadi, ijazah yang diperoleh itu, menandai apa kalau bukan kompetensi? Begitulah sekilas yang bisa saya tarik dari komentar seniorku, Bayu Krisnamukti, mantan wakil menteri Pertanian. Beliau  merespon kegelisahanku bertalian sertifikat kompetensi.

Bang Bayu menulis di Whatsapp PERHEPI, Perhimpunan Ahli Ekonomi Pertanian, sebagai berikut:

“Apakah artinya kalau saya sudah memperoleh (sertifikat) ijazah sarjana sosial ekonomi pertanian, master ekonomi pertanian, dan doktor ekonomi pertanian dari IPB belum dianggap kompeten di bidang ekonomi pertanian?” begitu tulisnya.

Apa makna semua ini? Tentu, bukan sekadar memburu selembar kertas bernama sertifikat. Sebab, kalau hanya itu, sudah cukuplah lembaran izasah dari TK dan SD hingga universitas yang bersusun penuhi rak lemari kita.

Murni, kalau tujuannya penuhi kebutuhan industri, maka jawabannya adalah vokasi. Di program vokasi ini, 80 persen adalah praktik kerja. Hanya 20 persen pengetahuan atau teori. Tapi, sejak lama sudah didorong konsepsi “link and match” oleh Menteri Wardiman.

Kalau begitu, kurikulum dan pola serta strategi pembelajaran yang harus disesuaikan. Keseimbangan antara, kelas, alam dan ruang kerja harus dibangun. Keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap harus dibentuk.

UNESCO menambahkan satu lagi, “learning to live together“. Jepang juga sangat ketat memperhatikan poin ini, selain PSK (Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan).

***

Sebenarnya, saya lama sekali bertanya. Mengapa lulusan SLTA masih harus diuji untuk masuk perguruan tinggi?

Bukankah, mereka sudah ikut ujian saat SLTA. Di Melbourne, saya menyaksikan keluarga Indonesia asal Makassar bisa memasukan tiga anaknya ke tiga universitas besar di sana. Monash, La Trobe dan Melbourne University, dengan hanya berdasar nilai SLTA.

Orang tuanya bilang, kalau saya kirimkan ke Indonesia, belum menjamin bisa masuk di universitas ternama.

Saya juga sudah lama merasakan bahwa testing testing ini memperpanjang urusan, membuang energi, menguras uang extra orang tua yang semestinya tidak perlu. Testing ini pun dengan sengaja didesain, nasional, lokal dan seterusnya.

Dan kita tahu, di semua tingkatannya membawa kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya, kita juga pernah punya model test diagnostic, test potensi akademik dan terakhir ini, sertifikat kompetensi.

Menurut hemat saya, kompetensi ini harus dilihat analoginya seperti pengambilan specialist untuk Dokter. Ini melalui pendalaman “course and practice” selama waktu tertentu.

Orang yang belajar lingkungan, dalami pemahaman prosedur dan substansi agar layak berkompeten untuk bisa menyusun AMDAL dan KLHS. Kursus Amdal A satu minggu, Amdal B dua bulan dan Amdal C satu minggu. Baru melewati tahapan terakhir dapat sertifikat kompetensi. Bahkan bila perlu, telah ikut dalam praktik penyusunan AMDAL atau KLHS sekian kali.

Mungkin yang lebih dekat lagi adalah pengambilan TOEFL atau IELTS. Melalui kursus atau tanpa kursus, tapi diuji dengan standar yang sangat ketat dan dengan jaminan kebisaannya sangat mutlak. Mereka yang lulus dengan angka tertentu menjadi ukuran kemampuan mendekati fakta. Ini baru logis.

Bila tidak dalam konteks begini, saya mengawatirkan proses penggampangan dan formalisme yang lebih utama. Lalu, para cendekia kita, berlomba datangi lembaga pemberi label untuk dapat status kompeten. Cukup dengan hanya penuhi administrasi terutama keuangan. Bila benar, saya merasa seperti terlalu instan.

***

Di beberapa universitas  seperti UI dan ITB,  butuh kuliah terstruktur selama dua semester. Intinya, kita harus bersungguh sungguh untuk membangun pendidikan. Sebab, dialah penyelamat kehidupan.

Nelson Mandela menyebutnya sebagai “The most powerful weapon that we can use it to change the world “, dan, Gandhi menimpalinya dengan kekhwatiran yang diurai dalam “Seven Social Sins” yang sangat populer. Yaitu, “Education without character“.

Untuk segalanya, kita tinggal punya taruhan terakhir yaitu Sang Guru atau Dosen.

Guru yang biasa saja itu (mediocre teacher), menceramahi (telling). Guru yang baik itu (good teacher), menjelaskan (explain).  Guru yang hebat itu (the best teacher), mendemonstrasi (demonstrate).  Dan, guru yang luar biasa (excellent teacher), menginspirasi (inspire). 

Tipe guru yang terakhir ini mencakup ketiga sebelumnya. Semogalah keteguhan moral mereka dapat menyelamatkan generasi dan negerinya. Anda ada di yang mana?

Editor: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Kadis PMPTSP Pinrang Paparkan Strategi Percepatan Investasi di Hadapan Bupati/Walikota se-Indonesia

LPM UMI Selenggarakan Workshop Demi Meningkatkan Pemahaman SPMI