in ,

Arqam Azikin: Pansus Tunaikan Tugas Negara, JK Takkan Campuri

Arqam Azikin, akademisi Unismuh Makassar (dok: istimewa)

PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Arqam Azikin, analis politik dan kebangsaan yang juga akademisi Fisip Univ. Muhammadiyah Makassar serta Pendiri Sekolah Kebangsaan meminta publik agar tidak menuding JK,

“Tidak menuding bahwa JK ikut campur pada proses politik yang sedang berlangsung antara eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Sulawesi Selatan,” katanya kepada PerspektifMakassar.id

“Kita semua tidak mau, sekali lagi, jangan sampai JK dituding yang bukan-bukan gara-gara hak angket,” katanya saat dikonfirmasi, 12/08/2019.

Arqam mengaku ikut mencermati seliweran informasi di media massa serta bisik-bisik terkait pertemuan JK dan pimpinan Parpol, tokoh masyarakat berikut beberapa anggota pansus Hak Angket DPRD Sulsel pada 10 Agustus 2019 di kediaman JK di Jalan Haji Bau, Makassar.

“Saya kira ada pesan komunikasi politik yang menarik dari JK. Ini menekankan Lembaga Legislatif (DPRD Sulsel) agar tetap menjalankan tugas pengawasan bila eksekutif (Gubernur/Wagub) terjadi kekeliruan,” ucap Arqam.

Menurutnya, justeru aneh bila anggota dewan hanya diam dan tidak melakukan pengawasan.

“Dalam proses komunikasi politik JK tersebut sangat jelas dan gamblang, bahwa tidak makna lobby politik ke Pansus Angket dan pimpinan DPRD Sulsel. Bahkan, JK tidak akan mencampuri detail urusan hasil Angket,” katanya.

Di pandangan Arqam, sebagai Tokoh Sulsel JK hanya mendudukkan diri secara proporsional dengan menjembatani malam silaturrahim dengan berbagai pihak yang lagi terkait dengan Hak Angket.

Dia menambahkan bahwa dengan Forum HBH ala JK tersebut, memberikan beberapa makna komunikasi politik. Berikut pandangan Arqam atas relasi beberapa pihak terkait Hak Angket tersebut.

Pertama, anggota Pansus Hak Angket mesti tetap jalankan tugas negaranya hingga tuntas tanpa beban menyimpulkan rekomendasi yang pantas dan tepat sesuai data fakta yang terungkap selama sidang Hak Angket berlangsung.

Kedua, sebagai pimpinan tertinggi Pemerintahan, Gubernur Nurdin Abdullah silakan menerima apapun keputusan rekomendasi final dari DPRD Sulsel sebagai bagian tanggung jawab masing-masing kepada masyarakat Sulsel.

Ketiga, Wagub A Sudirman Sulaiman silakan menunggu hasil akhir Hak Angket, bersiap menerima apa yang akan diputuskan DPRD Sulsel untuk perbaikan proses di Pemerintahan Provinsi.

Keempat, kepada pimpinan parpol agar tetap mengarahkan Fraksi masing-masing di Pansus Hak Angket untuk jalankan tugas kenegaraan sebagai tanggung jawab kinerja kepada konstituen politik. Mengungkap hal yang menyimpang dalam proses politik dan pemerintahan di Pemprov Sulsel.

Kelima, kepada komponen masyarakat Sulawesi Selatan, apapun yang terjadi dengan keputusan akhir Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, itu akan menjadi bagian dari proses sejarah politik pemerintahan bagi generasi berikutnya di Sulsel. Agar menjadi pembelajaran besar kepada siapapun yang akan maju di Pilgub atau pilkada kab/kota berikutnya.

Dari ke lima poin itu, perspektif komunikasi politik silaturrahim JK bersama pimpinan parpol dan beberapa anggota Pansus Hak Angket semalam di kediaman jalan Haji Bau, secara tepat memberikan Pendidikan Politik besar bagi seluruh komponen rakyat akan pentingnya ketokohan JK.

Bahwa figur JK adalah perekat elit politik yang berbeda, tapi di lain sisi JK pun tidak akan “campuri keputusan” hasil akhir dari Pansus Hak Angket DPRD Sulsel.

“Secara komunikasi politik, keputusan adanya pemakzulan atau bukan pemakzulan kita tunggu “bola bundar angket” ditendang anggota DPRD Sulsel priode 2014-2019,” tutup Arqam.

Editor: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Sejumlah Tokoh Nasional ‘Keroyok’ Pengembangan Karakter Maba Unhas

Unhas dan LAPAN Sepakat Kerjasama Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan