in ,

Membangun Pesisir-Pulau Sulsel, Catatan untuk Pemprov

Ini tantangan untuk kita semua, ke depan, pulau-pulau di Sulsel harusnya memang punya kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan energi listrik, bukan semata untuk penerangan tetapi untuk ekonomi produktif

Berkunjung ke llokasi PLTS Pulau Sabangko (dok: istimewa)

PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Rencana perjalanan yang semula ditujukan ke Desa Rewataya, Kecamatan Tanakeke, Takalar pada 22 Agustus 2019 mendadak berubah. Penyebabnya kondisi cuaca musim timur yang ekstrem. Ini setelah M. Rizki Latjindung, fasilitator program ENACTING GIZ-Endev di dusun Lantangpeo menelpon Daeng Ngitung, operator PLTS Lantangpeo yang diharapkan dapat menjemput pada pagi keesokan harinya.

“Cuaca tidak menentu, jika pun terpaksa harus dijemput besok pagi, tidak bisa langsung pulang ke Takalar. Para tamu harus bermalam di Dusun Lantangpeo,” kata Rizki menirukan omongan Daeng Ngitung via telepon saat kami ngopi di Warkop TKP Toddoppuli (21/08).

Singkat cerita, kami menyampaikan ide itu ke tim yang terdiri dari ahli kelistrikan ‘renewable energy’ dari Singapura, Myanmar dan Taiwan.

Karena tim ini harus pulang ke Jakarta tanggal 23 Agustus jadi tidak bisa diundur apalagi mereka sudah pernah undur jadwal pertama, jadi kami sepakat ke pulau terdekat. Ini opsi termudah.

Jadilah kami memilih Pulau Sabangko dan Saugi. Sabangko dapat dijangkau 30 menit dari Dermaga Kassikebo sementara Saugi dari Pelabuhan Maccini Baji.

Temuan lapangan

Kunjungan ini merupakan ‘remah kecil’ menuju pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan yang mempunyai tidak kurang 300 pulau.

Tujuannya untuk melihat pengalaman warga dalam mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan harapan dapat menemukenali potensi, persoalan serta mencari solusi untuk perbaikan atau penerapan yang lebih layak, ekonomis dan berkelanjutan.

“Bukan hanya melihat kaitannya dengan listrik kepulauan, tetapi kita juga bisa mengamati kondisi di pulau seperti terkait aspek kesehatan dan pendidikan,” kata Prof Andi Asadul Islam, mantan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas 2012-2018 yang ikut dalam misi ini.

Meski mengaku sekadar ikut, tetapi dia berharap memperoleh gambaran pada rencana pembangunan kesehatan di pesisir dan pulau-pulau sebagaimana menjadi harapan Gubernur Sulawesi Selatan, misalnya pembangunan pusat layanan kesehatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil lainnya.

Kepala bidang kelistrikan Dinas ESDM Sulsel bersama Kepala Desa Mattiro Baji (dok: istimewa)

“Memang ada rencana membangun rumah sakit apung, ini sudah dipikirkan Gubernur,” kata ahli bedah syaraf kebanggaan Unhas ini.

Dari Prof Andi Asadul jelas sekali bahwa ada perhatian pada situasi pesisir dan pulau-pulau di Sulawesi Selatan. Ada komitmen yang telah ditulis dalam dokumen perencanaan RPJMD Sulsel dimana aspek kesehatan dan pendidikan perlu menjadi prioritas, tidak hanya prioritas tetapi perlu dicarikan terobosan.

“Di sini warga berharap masih ada tambahan energi listrik sebab yang sekarang hanya 500 Wp, atau 500 watt terpakai perjam. Terbatas pak,” kata Madeali, tokoh masyarakat Pulau Sabangko yang juga mengajar di SD Sabangko.

“Semoga daya PLTS bisa dimaksimalkan supaya bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti di Muara Enggelam, Kalimantan Timur,” tambah pria yang mengaku pernah studi banding ke Kelompok Bumdes pengelola PLTS di Kutai Kartanegara ini.

Di Pulau Sabangko, tim berkunjung ke fasilitas PLTS berdaya 20 kWp dan menyaksikan proses pemasangan Smart Payment System (SPS) yang sedang disiapkan oleh tim di bawah koordinasi GIZ-Endev.

SPS adalah upaya untuk membangun sistem kelistrikan PLTS terkoneksi dari pembangkit ke rumah. Bertujuan untuk memudahkan pengecekan penggunaan daya, proses perhitungan dan pembayaran iuran.

Membincang PLTS di Pulau Sabangko (dok: istimewa)

Saat ini sebanyak 60 rumah atau pelanggan, membayar iuran Rp30 ribu/bulan, atau jauh di bawah pembayaran iuran PLTS di Desa Muara Enggelam Kalimantan Timur yang mencapai Rp70 ribu/bulan.

“Bedanya, kita tidak bisa bikin es batu, di sana bisa,” kata Madeali.

Menurut ahli PLTS asal Taiwan yang datang ke Pulau Sabangko, Mr. Andy, dengan sistem yang ada sekarang, sebenarnya sudah tepat, dimana penentuan pemakaian per rumah 500 kWp sudah sesuai hanya saja perlu perhatian pada battere dan kualitas panel surya. Menurutnya, battere PLTS yang digunakan di Sabangko berbeda dengan battere di Pulau Saugi.

Dia juga menyebut bahwa sistem PLTS yang ada menggunakan mekanisme panel surya menangkap cahaya matahari, kemudian dialirkan ke SCC untuk masuk battere, lalu mengalir ke inverter sebelum masuk ke pengatur pasokan untuk sampai ke rumah-rumah.

Menurut Andy, untuk menjamin umur panjang PLTS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kebersihan panel, menghindari lebat pohon yang dapat menutupi akses cahaya. “Termasuk meninggikan letak panel agar lebih mudah menyerap cahaya.” katanya.

Misi ini juga diikuti oleh Kepala Bidang Kelistrikan Dinas ESDM Sulsel, Ir. Ahmad Habib. Dari Ahmad diperoleh informasi bahwa hingga saat ini, sejak 2012 ada 62 PLTS yang telah dibangun di Sulsel.

“Kalau digabung dengan micro hydro ada total 93 unit,” katanya saat ditemui di Pulau Saugi.

Interior di gardu PLTS Pulau Sabangko (dok: istimewa)

Di Saugi, ada 106 rumah memperoleh manfaat dari PLTS berdaya 50 kWp. Seperti Sabangko, sebagian besar warga masih menggunakan untuk penerangan saja.

“Ini tantangan untuk kita semua, ke depan, pulau-pulau di Sulsel harusnya memang punya kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan energi listrik, bukan semata untuk penerangan tetapi untuk ekonomi produktif, “ kata Ahmad Habib.

“Kalau pada konteks renewable energy, kita, Sulsel sudah jelas komitmennya. Kita menjadi yang pertama dalam mengambil inisiatif pengurangan emisi rumah kaca, mengurangi penggunaan energi fosil. PLTS di Saugi dan Sabangko adalah contoh nyata komitmen kita. Ada yang dibangun dengan dana APBN atau DAK, bahkan dengan APBD kita,” katanya.

 Di Saugi dan Sabangko, tim menyaksikan denyut ekonomi warga dengan usaha budidaya rumput laut, budidaya bandeng di Sabangko, penangkapan kepiting rajungan dan pengolahannya di Pulau Saugi, perikanan tangkap dengan pancing serta jaring. Mereka juga melihat akses wisata di Pulau Cambang-Cambang, di beranda Pulau Saugi.

Di sisi selatan pulau, di rumah Hajjah Rusmiati, tim melihat aktivitas kelompok perempuan bernama ‘Kelompok Kepiting’ yang mengolah daging kepiting sebagai kerupuk atau penganan.

Mereka punya etalase dan disebut telah menerima bantuan modal usaha dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Rusmiati menggunakan dana pemberian Wagub untuk membeli alat pres dan pengolah material.

Aktivitas ekonomi perempuan pesisir yang didampingi GIZ-Endev (dok: Cindung)

Di bawah pendampingan GIZ-Endev, Hajjah Jumriati dan beberapa perempuan asal Saugi dan Sabangko telah diperkuat kapasitasnya dalam menghasilkan produk berbahan lokal.

Mereka dilatih manajemen usaha, identifkasi usaha, pengelolaan kelompok hingga belajar di Yogyakarta terkait proses pengolahan produk, pengemasan hingga pemasaran produk.

“Semoga ke depan, kita bisa maksimal dalam mendorong tumbuh kembangnya ekonomi pesisir dan pulau-pulau seperti ini. Bukan hanya Saugi dan Sabangko tetapi pulau-pulau lainnya. Masih banyak pulau kita yang masyarakatnya kekurangan akses listrik. Jika demikian adanya, kita bisa bayangkan dampaknya pada sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Ahmad Habib.

Analisis temuan, masukan untuk Pemprov

Penulis ingin menebalkan pesan dari narasi di atas dan semoga dapat dibaca dan diejawantahkan oleh elite Pemerintah Sulawesi Selatan.

Pertama, persoalan jarak dan kondisi medan pesisir dan pulau-pulau Sulawesi Selatan tetap menjadi tantangan untuk bisa memberikan pelayanan pembangunan maksimal.

Pada aspek sosial ekonomi, beberapa lokasi seperti Tanakeke di Takalar atau Pangkep membutuhkan semacam kluster ekonomi dan infrastruktur memadai untuk menggerakkan ekonomi daerah. Demikian pula pulau-pulau Pangkep yang ada di perbatasan NTB seperti pulau Salius yang lebih dekat menjangkaunya dari Sumbawa.

Tim di rumah produksi Kelompok Kepiting Hajjah Rusmiati (dok: istimewa)

Khusus untuk Tanakeke, kawasan ini dapat menjadi ‘laboratorium sosial ekonmi’ Sulsel. Dengan karakteristik ekosistem mangrove dan situasi dilematis pada kelangkaan infrastruktur sosial dan ekonomi, pembangunan Tanakeke harus menjadi salah satu PR Gubernur periode ini.

Dengan akses yang relatif jauh dan bermedan berat, maka diperlukan strategi pendekatan efektif. Di antaranya pembangunan infrastruktur dermaga yang dapat disinggahi kapal-kapal besar.

Kedua, kondisi kesehatan dan pendidikan pulau-pulau masih menjadi persoalan sebab keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti sarana transportasi. Kalaupun ada kapal pengangkut dan dikelola warga atau Pemdes namun biaya operasional relatif tinggi.

Perlu solusi komprehensif, kolaboratif dan terfasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat hingga ke level desa dari sisi penyediaan sumber daya pembangunan pesisir dan pualu-pulau Sulsel.

Desa misalnya, harusnya menganggarkan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif seperti ini. Pada situasi ini, Pemprov harus intens membangun komunikasi ke berbagai level agar kebijakan yang lahir sensistif isu lokal.

Ketiga, untuk akses listrik terutama yang menggunakan renewable energy, perlu didorong integrasi infrastruktur, fasilitas pembangkit yang beragam seperti tenaga angin (PLTB) skala kecil, PLTS hingga inovasi pemanfaatan tenaga gelombang dan pasang surut laut.

Inovasi teknologi seperti penyimpan battere, inverter hingga instalasi arus kecil yang bisa digunakan pada aneka teknologi kelistrikan sudah harus menjadi domain kunci dan perhatian perguruan tinggi termasuk pihak swasta dalam membantu perbaikan akses energi ini.

Generasi muda Pulau Saugi (dok: istimewa)

Keempat, kapasitas sumber daya manusia secara perlahan telah dibenahi meski demikian masih terbatas pada lokasi, pulau atau titik tertentu.

Upaya yang lebih menyeluruh, sistematis dan didukung pengalokasian sumber daya dana yang menganut prinsip berkeadilan harus menjadi gerakan bersama. Tidak sekadar janji tetapi meretas jalan konkret.

Dari kunjungan ke Pulau Saugi dan Sabangko ini sejatinya dapat menggugah nurani bahwa pembangunan pesisir dan pulau-pulau untuk kemerdekaan akses energi listrik menjadi niscaya sebab dengan demikian mereka bisa berkembang, membangun pulau dan menjaga kualitas kesehatan dan pendidikan agar kompetitif dengan perkembangan zaman.  (*)

Penulis: K. Azis, blogger pada www.denun.id

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Unhas Tuan Rumah UI Greenmetrics

Prof Gagaring Terpilih Ketua IAI Sulsel, Ulla dan Anas Beri Selamat