in

Pada Laut NKRI, Jangan Baper di Muara

Penenggelaman kapal (Istimewa/CNN)

OPINI, PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Samudera, laut, selat dan teluk sejatinya adalah masa depan peradaban kita sebagai bangsa. Untuk membangun peradaban dapat ditempuh dengan berbagai cara, tapi tidak bisa hanya dengan sumpah serapah, menyalahkan pihak luar, atau baperan tanpa rencana solusi.

Elite Pemerintahan, dari pusat hingga tepian, dari Kementerian dan Lembaga hingga Ketua RT/RW harusnya bisa menyesap makna pernyataan Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla pada tanggal 14 Oktober 2014.

Bahwa, “Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Inilah satnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justeru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana.”.

Itu adalah spirit baru karena akan dan telah menjadi patron sekaligus pengingat, sudah sampai di manakah pelayaran kita sebagai bangsa di tengah samudera cita-cita.

Pernyataan tersebut adalah momentum heroik yang sejatinya dapat menyadarkan kita tentang eksistensi sebagai bangsa besar sekaligus momentum strategis tentang perubahan paradigma kebijakan bangsa Indonesia dari orientasi darat ke matra maritim.

Bukan hanya paradigma tetapi juga identitas terbarukan, identitas maritim yang membanggakan dan mengangkat harga diri bangsa setelah berpuluh tahun benam dalam praktik pengelolaan banal dan memiriskan.

Para elite, termasuk Gubernur hingga kepala kampung, harusnya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, di hulu, nelayan asing merajalela di laut pedalaman daerahnya, bahwa anak bangsa disiksa di usaha perikanan, ikan-ikan ditelikung di perbatasan, pangkalan pendaratan ikan yang dibangun tidak kurang 500-an unit jadi sepi karena kita lalai, lebih banyak transshipment ketimbang dibawa ke pelabuhan perikanan resmi.  

Di hulu Pemerintahan Jokowi—JK, keliru pengelolaan itu dibetulkan dengan memilih revoluasi maritim dan Nawa Cita dengan pemahaman bahwa perlu mengutamakan kedaulatan dibanding dimensi lainnya.

“Bagaimana bisa sejahtera jika kita tak berdaulat di lautan? Bagaimana bisa lestari jika nelayan bangsa lain semena-mena di kolong laut NKRI?” kira-kira begitu alasanya.

Menyebut kata paradigma tentu bukan sekadar di mulut saja tetapi harus diejawantahkan melalui kerja-kerja nyata di aliran perjalanan anak bangsa, dengan membangun maritim, memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang lebih jelas arahnya, memberdayakan dan berkeadilan sosial.

***

Di lima tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-JK, jika ada seorang perempuan ‘gila’ bicara laut saban waktu, dari hari ke hari, dari panggung ke panggung, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari provinsi ke provinsi, seharusnya orang-orang termasuk politisi, Gubernur, Bupati, Wali Kota atau mereka yang telah diberi kekuatan dan kekuasaan memerintah, untuk segera membuka peta jalannya sebagai bagian dari NKRI, apa yang telah, dia, kita semua lakukan sebagai anak bangsa di laut sendiri.

Jika peta pengalaman telah terhampar, di situlah saatnya menanyakan hati nurani.

“Saya di mana saat dan setelah kapal-kapal asing merajelela dan melakukan aneka rupa kejahatan di laut, transshipment, penyelundupan BBM, penyelundupan fauna langka, perdagangan senjata, penyelundupan BBM dan lain sebagainaya.”

“Di mana saya, saat seorang perempuan ‘gla’ berteriak ke sana ke mari karena maraknya Illegal, Unreported, Unregulated Fishing itu? Di mana saya, manakala seorang perempuan takkan marah meski dikatai gila karena melakukan moratorium dan perang ke IUUF?”

Memang, selama ini, kita terbiasa dengan aneka jargon, slogan rumit dan heroisme lisan di panggung-panggung pembangunan demi meraup simpati dan puja-puji, sementara dalam praktiknya kita juga merasakan, menyaksikan dan bisa jadi nelangsa melihat situasi bertolakbelakang dan kadang kontraproduktif.

Berpuluh tahun kita bicara demokrasi, investasi, pembangunan dan keterbukaan tetapi membiarkan praktik tak sehat yang menggerogoti sendi-sendi sosial, ekonomi dan lingkungan pesisir dan lautan kita.  

Kita gencar bicara demokrasi dan transparansi pembangunan di daerah, di pesisir dan laut tetapi tutup mata, buta hati, tak turun tangan menebas kesewenang-wenangan pihak atau Negara lain, pada penggerogotan sistemik, pada dominasi orang-orang perorang bermodal kuat, atau oligark tertentu yang menggerayangi sumber daya alam pesisir dan lautan kita, yang menggerus norma sosial dan melemahkan kelembagaan ekonomi lokal yang ada. Sejak perpuluh tahun.

Hal-hal demikian itulah yang sungguh mengkhawatirkan. Sungguh bikin waswas saat melihat pihak lain, Negara lain kian kencang di penghidupan ruang lautnya sementara kita sebaliknya: terlena.

Jika kita tak berbenah, jika tak kerja keras membetulkannya, dengan penuh dedikasi, realitas tersebut tentu sangat mempengaruhi pencapaian cita-cita bangsa maritim kita, visi Pemerintahan yang ingin berdaulat dan sejahtera dari laut.

Dan, ini tak cukup dengan hanya marah di muara. Tak cukup dengan sekadar minta jatah pemanfaatan tanpa menyiapkan piranti pengawasan dan pengendalian. Laut adalah ruang rentan yang tidak bisa dikelola dengan hanya selera mau untung besar.

Mohon dibaca bahwa ada aneka persoalan. Seperti kejahatan usaha perikanan di laut, di wilayah teritori NKRI, degradasi hebat ekologi atau ekosistem karena perencanaan yang keliru, misleading industrialisasi kelautan dan perikanan, gap ekstrem kapasitas para pemangku pembangunan, pembiaran pada persoalan pesisir dan pulau-pulau jauh, pelanggaran aturan dan persoalan Hak Azasi Manusia di usaha perikanan, budidaya ikan yang tak ramah lingkungan hingga izin usaha kelautan dan perikanan yang disalahgunakan adalah tema-tema besar yang perlu dibereskan sebelum jadi prahara berkepanjangan.

Janji perubahan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagaimana ditunjukkan pada 9 butirnya sejatinya menuntun kita bahwa diperlukan upaya reformatif dan transformatif di tengah derap langkah pembangunan nasional dan terkoneksi secara emosional satu sama lain.  

Spirit perubahan yang harus dimanifestasikan secara nyata, melalui perbaikan tata kelola, penguatan integritas aktor, perbaikan kualiltas kehidupan masyarakat pesisir, penataan pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 17.504 itu.  

Bukan dengan memotong ‘kain dalam lipatan dan jalinan’ harapan yang telah secara pasti dibangun dengan sumber daya anak bangsa.  

Sah saja jika politisi teriak-teriak, pemimpin kepala daerah boleh mengkritisi kebijakan, tetapi dia harus jujur dan membawa data informasi lapangan, membaca peta perubahan yang telah ada dan sedia menempatkan dirinya di antara kelindan persoalan dan setidaknya bisa mencermati apa yang telah dilakukan pihak lain.

***

Ke depan, semesta anak bangsa harus bergandeng tangan, kerja nyata, bekerjasama antar pihak dan tentu saja menjalarkan kekuatan leadership, kekuatan yang berani mentransformasikan value personal ke organisasi, ke sistem penghidupan yang lebih bermartabat dan memandirikan.

Itulah mengapa, nasehat-nasehat orang tua dulu, melarang kita marah di muara (saya jadi ingat Gubernur kebanggaan masyarakat Sulsel, SYL yang selalu ingatkan ungkapan ini) sebelum memandang jauh ke hulu.

Gunakan hati nurani untuk membaca perubahan-perubahan lalu libatkan hati dan pikiran untuk mencari tahu di mana letak persoalan, kini dan nanti.

Harapannya, kita semua sebagai anak bangsa bisa menambah lansekap pengetahuan, memahami koteks dan memetik inspirasi dari dampak pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang amat membanggakan, bukan semata leadership menghakimi pihak lain atau menciptakan gelombang amarah seakan-akan kesalahan hanya ada di ‘penghulu’.

Mari kubur amarah, buang jauh baper tak masuk akal, mari bersama membaca masa depan NKRI, sembari bertanya “Siapa saya, apa yang telah disiapkan untuk anak-cucu, untuk masa depan bangsa.”

Penulis: K. Azis (Blogger Kelautan)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Unhas Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Kemaritiman 2019

Bulo, Urban Farming dan Pentingnya Arang Sekam