in

Mahasiswa Kelautan Mengenang B.J Habibie

B.J. Habiibie saat bersama penguus Senat Mahasiswa Kelautan Unhas (dok: istimewa)

OPINI, PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Nun lampau, ratusan mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) Indonesia membentuk pagar betis di Makassar.

Mereka membentuk barisan agar Menristek B.J Habibie dapat melangkah masuk ke ruang seminar nasional Kawasan Timur Indonesia dan Kelautan 1995 tanpa rintangan, tepatnya pada 14-16 Juli 1995 di Makassar City Tower Hotel.

Sebelumnya, beberapa mahasiswa berjaket merah Unhas – yang kemudian kini bekerja di Kemenkomar, KKP, dll – sebagai panitia seminar, menyambut pria bertopi ‘koboi minimalis’ itu di Bandara Sultan Hasanuddin. Peristiwa sarat makna bagi mahasiswa-mahasiswa Makassar, hub Indonesia itu.

Kedatangan Habibie ke Makassar karena diundang Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia, Himitekindo.

Kenapa Habibie? Sebab dialah Bapak Teknologi Indonesia sekaligus inventor aneka produk teknologi, dia sosok yang paling getol bicara peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perlunya kesungguhan membangun kemandirian bangsa di urusan iptek maritim, di tengah dominasi pembangunan berbasis agraria di era Soeharto. Tak heran jika dia menjadi role mode, panutan mahasiswa Kelautan se-Indonesia saat itu, di tahun 90-an.

Himitekindo adalah cikal bakal sekaligus pilar semangat Ikatan Sarjana Kelautan (ISKINDO) saat ini. Mereka yang mengaku jebolan kampus yang mengampu mata kuliah ilmu dan teknologi kelautan ada di dalam barisan Iskindo saat ini.

Rupanya, ketokohan Habibie di urusan dirgantara menjalar di pesisir-laut dan pulau-pulau Nusantara. Bahkan jauh sebelum Jokowi-JK mengikarkan diri sebagai ‘yang tersadar tak memunggungi laut’.

B.J Habibie sudah membuktikan janjinya untuk secara perlahan membingkai gugus pulau Nusantara melalui gagasan pengembangan industri pesawat IPTN dan PT PAL, buah dari pembacaan realitas Indonesia saat itu. Ibarat menarik garis demarkasi kedaulatan secara perlahan, semeter, dua meter, hingga berkilometer.

Generasi muda yang memilih Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan saat itu sungguh bersemangat.

Progam studi ini sungguh istimewa juga sebab diinsiasi oleh Pemerintah saat itu dengan menggandeng Asian Development Bank yang melihat masa depan Indonesia di lautan melalui Marine Science Education Project (MSEP) untuk beberapa kampus, dari Sumatera hingga Maluku.

Para mahasiswa itu, bahu membahu untuk menghidupkan organisasi kelautan se-Indonesia seperti Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia, himpunan mahasiswa atau alumni Kelautan Fakultas hingga profesi sepert penyelam dan perencanaan pesisir dan laut.

Melihat Habibie di tengah-tengah mahsiswa, rasanya tak nampak sekat dan beban birokrasi, tiada gap mencolok antara pemimpin sekaliber dia dan mahasiswa yang masih ‘culun’ di urusan masa depan bangsa.

Sosok yang lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 ini seperti ayah bagi kaum muda kampus saat itu. Dia yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS serta menjadi orang kepercayaan Soeharto ini tak menunjukkan kelelahan sesaat turun dari pesawat dan berdiri di podium lalu memotivasi mahasiswa untuk melirik dan menjaga laut NKRI.

Saya masih ingat pandangannya tentang betapa majunya usaha perikanan di Jepang. “Di sana dengan adopsi teknologi, mereka bisa membesarkan ikan dalam kurungan raksasa,” kurang lebih begitu pernyataannya saat menjadi ‘keynote speaker’ di seminar tahun 1995 itu.

Hal yang kemudian ingin dimanifestasikan berpuluh tahun kemudian, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah termasuk yang getol ingin mendorong usaha perikanan ini dengan adopsi pengalaman Jepang.

Yang kami ingat sebagai mahasiswa Kelautan saat itu adalah matanya yang berbinar ketika bicara tentang perlunya percepatan pembangunan di Benua Maritim Indonesia (BMI). Hal yang kemudian dideklarasi tahun 1996 di Makassar dan menjadi episentrum gerakan bagi generasi muda kelautan saat itu, kini dan nanti.

Kini, di ujung perjalanan periode pertama Presiden Jokowi, meski baru saja mangkat, nama Habibie mengingatkan kita tentang tantangan jargon Poros Maritim, mengingatkan kita pada kondisi di Orde Baru karena masih dominannya tekanan asing di perbatasan, terbatasnya anggaran Pemerintah di urusan pemantauan dan pengamanan wilayah-wilayah perairan dan pepulau perbatasan.

Sayangnya, di kepergiaan nan manis B.J Habibie pada 11 September 2019, cita-cita untuk mendayagunakan semisal perikanan tangkap skala besar yang dikelola oleh rakyat Indonesia belum terealisasi penuh, budidaya perikanan laut belum berjalan efektif, polesan teknologi tinggi di urusan daya saing produk perikanan belum optimal dengan alasan dana pembangunan yang seret dan sumber daya manusia yang rentan.

Ketika Habibie menjadi kepercayaan Soeharto, dia punya otoritas untuk secara perlahan merealisasikan mimpi-mimpinya.

Meski dana terbatas, industri pesawat (IPTN) dan Kapal (PAL) dibangun dan dikembangkan sebagai jawaban atas harapan kemandirian teknologi.
Tetapi mimpi itu tidak bertahan lama.

Di masa Reformasi 1998, ketika Soeharto tumbang, cita-cita kemandirian di sektor maritim dan dirgantara ikut remuk. IPTN dan PAL sempoyongan, Habibie lengser sebagai Presiden, orangp-orang saling mengamankan posisi, mencari tempat ternyaman, urusan laut diserahkan ke ‘pasar bebas’.

Harapan Habibie untuk memudahkan pemantauan pulau-pulau terluar belum terwujud dengan melemahnya IPTN, pesawat-pesawat kecil yang diharapkan jadi penyambung teluk dan pulau-pulau terpencil diambil alih pesawat asing dan berbiaya mahal, kapal-kapal tol laut yang seharusnya diproduksi dalam negeri dengan suku cadang lokal masih megap-megap.

Waktu berlalu, pemimpin berganti, Jokowi yang diharapkan dapat menghidupkan mimpi Habibie masih kelimpungan dan kesulitan untuk mendayagunakan sumber daya manusia dalam negeri. Janji-janji manis di ruang laut atau maritim itu belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak yang belum tertunai karena keterbatasan SDM.

Jokowi menyebut sumber daya manusia Indonesia lemah, bukan tidak punya pengetahuan atau keterampilan, tetapi mentalitas yang lemah di urusan eksekusi program. Belum lagi daya tahan persona saat berhadapan pemilik rente politik, mafia dan para free rider.

Jika demikian adanya, mari berbenah tanpa kompromi, Pak Presiden! (*)

Penulis: K. Azis (Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas 2010-2013)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Pemkab Bantaeng dan JICA Perkuat 67 Pendamping Pemberdayaan Berbasis Dusun dan RW

JICA dan Akademisi Unhas Perkuat Fasilitasi Bantuan Modal Usaha Berbasis Dusun/RW di Bantaeng