in ,

112 Dosen Universitas Hasanuddin Menolak Revisi UU KPK

Dr Hasrul (kiri)

PERSPEKTIFMAKASSAR.ID –  Rencana revisi UU KPK menuai perlawanan dari banyak pihak. Setelah silih berganti para demonstran mengekspresikan penolakan revisi di depan kantor KPK sejak seminggu terakhir, hari ini (14/9), ribuan akademisi se-Indonesia menyuarakan hal yang sama.

Salah satu perguruan tinggi yang paling aktif menyuarakan penolakan tersebut adalah UGM. Dari kampus yang juga merupakan asal Presiden Jokowi tersebut, tidak kurang 300-an tenaga dosen menolak revisi UU terkait KPK.

Beberapa kampus juga melakukan hal yang sama, sebutlah UI, IPB, UII hingga Unhas. “Dari Unhas, sudah ada 112 dosen yang menyatakan penolakannya,” kata Dr Hasrul, WD 3 Fakultas Hukum Unhas kepada PerspektifMakassar.id.

“Jika diakumulasi, tidak kurang 2000-an tenaga akademik atau dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nasional menyatakan dengan tegas penolakan mereka. Ini bisa bertambah banyak karena memang belum di-update keseluruhan,” kata Hasrul.

Penolakan tersebut merefleksikan situasi yang dihadapi rakyat Indonesia yang dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi UU KPK. Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Isi Revisi RUU KPK justru melemahkan KPK. Padahal KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

Menurut ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia yang pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi, salah satu cara menyelamatkan KPK adalah Presiden Jokowi harus menolak pengesahan RUU KPK.

“Tolak aja pengesahan RUU KPK, sudah selesai. Tapi kan sikap Presiden menurut saya tidak firm, kan contoh Presiden menyetujui pembentukan Dewan Pengawas, padahal Dewan Pengawas cikal bakal pelemahan KPK,” kata Refly kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019).

“Tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia, kami dosen Universitas Hasanuddin (UNHAS)  Makassar yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korups,” demikian penggalan pernyataan para penolak revisi UU KPK dari Unhas.

Beberapa nama akademisi Unhas yang menyatakan penolakannya adalah Prof Farida Patittingi dari Fakultas Hukum, lalu ada Dr Muh. Hasrul (Hukum), M. Idrus Taba (ekonomi), Sakka Pati (Hukum), Md. Yusri Zamhuri (Ekonomi), Rahmat Muhammad (Fisip), Anshar Saud (Farmasi) hingga Andi Alfian Zainuddin (Kedokteran).

Nampak pula guru besar Fakultas Hukum Unhas, Prof Aminuddin Salle dan Guru Besar FKM Unhas yang dikenal demonstran di masanya, Prof Amran Razak. (*)

Editor: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Kemarau dan Pesan Berantai Baskom

Dermaga Marine Station Unhas Ambruk, Mahasiswa Jadi Korban