in

Reformasi Birokrasi di Daerah, Mengapa Tidak Mudah?

Mr. Shintani Naoyuki, Regional Development Policy Adviser JICA untuk Sulawesi (dok: istimewa)

PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Reformasi Birokrasi telah digaungkan sejak lama. Meski demikian, kita juga tahu bahwa itu tak semudah membalik telapak tangan. Telah banyak janji politik, proyek dan pelatihan-pelatihan peningkatan SDM aparatur tapi belum jua menjawab ekspektasi umum tentang perbaikan kualitas, daya saing daerah dan membaiknya pelayanan birokrasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah menawarkan beragam solusi untuk reformasi ini, ekstrem tapi perlu ditimbang, Semisal, ‘handshake program’ atau pensiun dini, pesangon ke pegawai yang tak lagi produktif karena usia, hingga penerimaan pegawai dari mahasiswa muda berprestasi, dengan IPK tinggi.

Begitulah, reformasi birokrasi adalah isu klasik yang terus berkelanjutan. Mudah diucapkan, lemah di implementasi.

PerspektifMakassar.id meminta tanggapan mantan tenaga ahli bidang Diklat Manajemen Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, Mr. Shintani Naoyuki yang kini menjadi Regional Development Policy Adviser Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk wilayah Sulawesi terkait dimensi reformasi kelembagaan di daerah.

“Penataan kelembagaan adalah cara untuk mencapai tujuan suatu organisasi, untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemerintahan daerah. Saya kira kita harus memikirkan apa dan how to change melalui suatu mekanisme yang menyentuh dan mengigit kesadaran dan prilaku seseorang, sebuah organisasi,” katanya, (04/10).

Menurutnya, upaya sebatas seminar saja tidak akan mengigit perubahan. “Seminar bisa menjadi semacam tablet vitamin c belaka, kecuali how to change-nya jelas dalam pelaksanaan seminar dengan suatu aksi konkret,” jelasnya.

“Saya kira kita perlu memotivasi para calon pejabat di Pemda dalam perwujudan cita cita atau kondisi birokrasi atau daerah yang mau dicapai oleh mereka. Hal yang sesuai dengan bidang masing masing,” imbuh Shintani yang aktif mendorong penguatan kapasitas pengambil kebijakan (policy makers), perencana dan fasilitator masyarakat di antara tahun 2007-2012 di 6 wilayah provinsi di Sulawesi.

Persoalannya, lanjut Shintani, pendekatan dalam reformasi birokrasi selama ini hanya lebih banyak disentuh pada sisi ‘norma’ yang normatif.

“Bukan norma yang pengaruhi perubahan prilaku dengan aksinya sendiri. Bagaimana caranya untuk dijadikan entry point untuk memulai perubahan? Ide saya, kita buat program inovasi birokrasi bagi calon pejabat,” sebut Shintani.

“Perjelas arah dan pilar perubahan yang mau dicapai di daerah, seperti apa yang mau dikembangkan?” tanyanya.

“Lalu, yang pertama, seleksi calon pejabat yang aplikasi program ini dan memiliki visi dan misi dengan rencana aksi yang jelas. Rencana aksi akan diseleksi melalui pengujian proposal atau rencana aksi yang dibuat oleh para calon pejabat sesuai dengan bidang masing masing/OPD,” jelasnya.

“Yang kedua, secara periodik, misalnya setiap Sabtu atau dua minggu sekali untuk selama 6 bulan atau 12 bulan, kita membekali topik-topik tematik berdasar isu prioritas di daerah melalui ceramah narasumber atau penguasaha terkemuka,” imbuhnya.

Menurut Shintani, pembekalan tersebut bisa oleh mereka yang sukses di usaha mikro, kecil, menengah, besar termasuk kepala daerah yang berkreasi, dan tokoh dari berbagai kalangan yang berkreasi dan sedang masih terus berjuang dalam dunia realtas.

“Ketiga, setelah ceramah, calon pejabat berdialog dengan narasumber dan penceramah setelah ceramah. Keempat, tim inovasi secara berkala memonitor para calon pejabat mengenai pencapaian rencana aksi, lalu kelima, evaluasi dan beri penilaian,” paparnya.

“Jangan lupa, keenam, beri reward bagi pejabat yang mencapai cita cita inovasi di bidang itu dengan berupa promosi, dialog dengan kepala daerah, pemberian kesempatan studi banding, studi di dalam negeri atau luar negeri. Ketujuh, program ini secara berkelanjutan dilaksanakan setiap tahun,” jelasnya.

Bagi Shintani, kuncinya adalah inisiatif dan komitmen bersama pada birokrat atau calon peserta program. Mengenai calon peserta program ini, calon pejabat eselon III, calon pejabat eselon IV yang diutamakan. “Sekarang sudah tidak pakai istilah eselon, ini sebagai gambaran,” imbuhnya.

“Saya kira, mereka perlu dimotivasi dan diperkuat kerangka pikir, akrab dunia nyata dengan suatu aksi melalui program ini. Aplikasi tergantung para birokrat. Yang proaktif dan berinisiatif dan komitmen bersama akan menjadi peserta program birokrasi inovasi,” imbuhnya lagi.

Dengan demikian, lanjut Shintani, melalui program ini critical mass atau agen agen perubahan diharapkan akan terbentuk dengan tindakan yang nyata oleh para calon program ini.  Ini akan membawa perubahan birokrasi secara visible.

“Saya kira topik tematik di atas, tentu akan termasuk konsep Participatory Local Social Development atau PLSD dan Metode Kefasilitatoran, selain topik-topik lain,” lanjutnya.

Program serupa hal tersebut di atas menurut Shintani, sebenarnya sudah pernah dilaksanakan di Provinsi DIY pada awal tahun 2000-an.

Menurutnya, perusahaan seperti Honda pun juga pernah memfasilitasi cita cita masyarakat yang ingin dicapai untuk mewujudkan sesuatu melalui program Power of Dream. Slogan Honda pada tahun 2000-an adalah “Power of Dream” sementara Toyota, “Drive your Dream”, sekarang mungkin sudah lain, slogannya.

Refleksi perencana daerah

Terkait pandangan Shintani di atas dan kaitannya dengan reformasi birokrasi serta pemberian tunjangan ke anggota OPD, menurut Iwan Yaman yang kini bekerja untuk Pemprov Sulbar, dan beberapa kali ikut pelatihan JICA, sebetulnya bisa terlaksana jika ada lelang jabatan pada setiap jenjang, ada merit sistem, management talent, serta reward and punishment dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

“Pada kebanyakan pengalaman daerah di Indonesia, beberapa tahun lalu, kendala utamanya adalah inisiatif Kepala Daerah dan Sekda,” kata Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov Sulbar ini

Sekda Sulbar (bersyal) bersama Iwan Yaman (samping Sekda berpakain dinas) dan para penggiat literasi di Sulbar (dok: istimewa)

“Konsep yang diusung dan diimplementasi pada program JICA CD Project sebetulnya telah diterapkan di Diklatpim pada seluruh jenjang, dengan istilah Proyek Perubahan melalui inovasi yang dibangun sang reformer,” paparnya.

Sayangnya, lanjut Iwan, kebanyakan atau sebagian besar dari inovasi yang dimunculkan berhenti saat Diklatpim selesai.

“Kenapa bisa begitu? Hipotesis saya, salah satunya disebabkan inovasi itu dibangun hanya untuk penyelesaian ‘tugas proper atau proyek perubahan’, bukan untuk membangun perubahan di birokrasi,” kata pria yang pernah mengulas aspek kolaborasi multipihak: Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Membangun Gerakan Literasi berjudul ”Gerakan Komunitas untuk Literasi (Gerak Serasi) ini.

“Ironinya lagi, sebab pengambil kebijakan tidak mengapresiasi dan mendalami inovasi yang dibangun oleh sang pajabat,” lanjut peserta PLSD Training di Jepang beberapa tahun lalu ini.

Iwan tak menampik bahwa ada juga daerah, meski sedikit yang bisa mengambil aksi.

“Ada juga yang menindaklanjutinya hingga daerah tersebut mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak atas perubahan yang terjadi pasca implementasi Proper dalam waktu panjang,” katanya.

“Contoh, RSUD Kota Balikpapan. Mereka mengatakan bahwa pelayanan RS saat ini jauh lebih baik bermula dari Proper, dan saya kira ada contoh di daerah lain juga,” tutupnya.  (*)

Editor: K. Azis

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Menyelam di Atol Terbesar Asia Tenggara? Ada Tawaran 5D4N di Sela Festival Taka Bonerate 2019

GERAK SERASI, Upaya Para Pihak di Sulbar Mendorong Sadar Literasi