in

FGD Teluk Bone Digelar, Gubernur Nurdin: Dorong Kolaborasi dan Penguatan Kapasitas

GUbernur Nurdin Abdullah bersama inisiator dan peserta FGD (dok: istimewa)

MAKASSAR, PERSPEKTIFMAKASSAR.ID – Kompleksitas isu dan beragamnya stakeholder di area pemanfaatan Teluk Bone – kawasan strategis di antara Sultra dan Sultra membuat Forum Teluk Bone berinisiatif memfasilitasi Pertemuan Regional Terarah dan Focus Group Discussion (FGD) CSR/TJSL di Kawasan Teluk Bone, 3-5 November 2019 di Makassar.

Kegiatan ini diharapkan dapat memediasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait yang ada di dua provinsi, yakni Sulsel dan Sulawesi Tenggara, area dimana Teluk Bone berada.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah telah membuka secara resmi kegiatan ini di Baruga Karaeng Pattinggalloang dan dihadiri puluhan tamu undangan. Tema kegiatan adalah ‘Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone’.

Gubernur Sulsel mengapresiasi kegiatan ini sebagai salah satu inisiatif atau pintu masuk untuk membangun Teluk Bone. Menurutnya, pembangunan Teluk Bone tak semata pada aspek ekonomi tetapi dimensi lainnya seperti sosial dan kebudayaannya.

Oleh sebab itu, ketika membahas investasi di Teluk Bone, perlu memperhatikan aspek kapasitas, adopsi teknologi dan kolaborasi multpihak di area tersebut. Nurdin bahkan mencontohkan Jepang pada semua produk olahan berbasis sumber daya alam, selalu mengutamakan kualitas sehingga mempunyai pasar tersendiri.

Nurdin Abdullah menyebut Jepang itu mengutamakan kualitas untuk produk-produknya termasuk hasil olahan sumber daya alam sehingga memmpunyai standar dan pasar tersendiri.

Pada beberapa kesempatan Nurdin menyebut bahwa pilar budaya sangat penting untuk mendorong agenda penguatan kapasitas ekonomi dalam arti luas. “Perlu mendorong kolaborasi dan penguatan SDM di sana,” ucap Nurdin.

Menurut Andi Yayath Pengerang, salah seorang inisiator acara ini, maksud FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah daerah dalam Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tentang substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah.

“Bukan hanya itu, juga untuk mewujudkan dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan (stakeholders) kemudian dapat menetapkan langkah-langkah strategis,” ucapnya.

“Bisa tentang perencanaan dan tatakelola CSR atau TJSL maupun kegiatan lainnya agar dapat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait,” sebutnya.

Yayath menambahkan bahwa tujuan lainnya adalah mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah.

Para peserta yang hadir di acara pembukaan FGD (dok: istikmewa)

“Harapannya untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada khususnya dan Kawasan Teluk Bone pada umumnya,” jelasnya.

“Lalu memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten, guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan,” tambah Yayath.

Salah satu tujuan antara adalah memastikan representasi para pemangku kepentingan (stakeholders) CSR atau TJSL yang merupakan penanggung jawab penyelenggaraan aktivitas CSR atau TISL di daerah-daerah kabupaten/kota di Kawasan Teluk Bone pada bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Termasuk mencari ruang bersama untuk merumuskan rekomendasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Forum CSR atau TJSL) pada masing-masing daerah-daerah,” ucap Yayath.

“Terutama pada kabupaten/kota di Kawasan Teluk Bone pada bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kemudian mengusulkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Forum CSR atau TjSL) pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” imbuhnya.

Pembangunan Teluk Bone didukung banyak pihak (dok: istimewa)

Menurut aktivis kebudayaan dan lingkungan Luwu ini, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.

“Jadi bukan hal baru, tugas kita bersama adalah memastikan bahwa koridor dan arahnya tercapai. Bahwa Kawasan Teluk Bone, adalah merupakan suatu wilayah laut, pesisir dan dataran yang pengelolaannya terkait daerah otonom (terdapat 2 dua daerah provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta 18 daerah kabupaten/kota),” tegasnya.

Pengembangan Teluk Bone, menurut Yayat, memang sangat menjanjikan sebab ditopang oleh sejumlah kekayaan sejarah budaya dan peradaban masyarakat serta potensi sumberdaya alam yang sangat besar, meskipun sebagian besar dari keunggulan strategis wilayah, sumberdaya manusia dan masyarakatnya belum dikelola sebagaimana mestinya.

“Pemajuan wilayah dan masyarakat di kawasan ini, pernah mengalami sejumlah hambatan, kendala dan tantangan, disebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tak menentu selama puluhan tahun di masa silam. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami di kawasan ini,” tutup Yayath.

Di tempat terpisah, Ir. Bachrianto Bachtiar, M.Si, aktivis lingkungan dan peneliti kelautan dan perikanan memberi saran agar ke depan, FGD ini tidak semata membahas CSR.

“Saya kira penekanannya pada pengalokasian sumber daya oleh semua pihak. Semua level. Jadi bagaimana keterlibatan para pihak di 18 kabupaten ini menjadi lebih konkret dan jelas ke depannya,” katanya.

“Pertemuan ini semoga bisa lebih dalam menggeledah realitas kapasitas SDM, para pihak dan terkait apa sesungguhnya fasilitasi dan substansi kolaborasi terkait CSR/TJSL,” ucapnya.

“Salah satu pertimbangannya bahwa sejauh ini para pihak sudah punya pandangan dan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan Teluk Bone jadi butuh kerja-kerja detil dan melibatkan banyak pihak,” tambahnya.

“Pandangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk mendorong kolaborasi di Teluk Bone saya kira tepat dan memang harus lebih didetilkan pada kapasitas tersedia dan apa yang perlu diisi. Bisa gap, bisa juga aktor-aktor tambahan seperti Kementerian Lembaga, BUMN, hingga ESDM. Bagimana mereka bisa ikut di di dalamnya,” tutupnya.

Editor: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Yayasan Maros Andalkan Bawang Merah Non Pestisida

Priyadi: Lapas ‘Minimum Security’ akan Dibangun di Sulsel