in

Menjamin Transparansi Dana Desa, Contoh Baik Dari Bangkala Loe Jeneponto

ICW: Periode 2016-2017 itu atau dalam dua tahun ada 110 kepala desa jadi tersangka, 2018 atau dalam setahun sebanyak 102 kepala desa jadi tersangka.

Transparansi dana desa, salah satu jalan menuju keberhasilan pembangunan desa (dok: Pemdes Bangkala Loe)

JENEPONTO – Selain isu desa siluman, potret penggunaan dana desa menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) sungguh memalukan. Faktanya, ada ratusan kepala desa sudah menjadi pesakitan lantaran menilap dana desa.

ICW melaporkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ada 212 kepala desa jadi tersangka karena tindak korupsi dan ini meningkat cukup pesat.

“Periode 2016-2017 itu atau dalam dua tahun ada 110 kepala desa jadi tersangka, 2018 atau dalam setahun sebanyak 102 kepala desa jadi tersangka,” jelas ICW empat hari lalu, (11/11).

Jelas sekali bahwa dengan data itu, nampak jumlah kepala desa yang menjadi tersangka karena mengorupsi dana desa. Jumlahya terus meningkat.

Bukan hanya kepala desa, ini belum berkaitan dengan kroni atau ‘tim kerja’ yang berpotensi sebagai bagian dari praktik korupsi, bisa aparatur desa atau pegawai desa di tingkatan lainnya.

Alokasi dana desa, desa siluman (dok: Liputan 6)

ICW juga mencatat sedikitnya ada 15 pola korupsi dana desa yang diuraikan dari ratusan perkara korupsi yang telah diusut aparatur penegak hukum seperti proyek fiktif. Caranya, misalnya, memasukkan anggaran untuk pekerjaan, namun proyek tak pernah ada, atau mengerjakan proyek dengan item yang dikurangi.

Tanggapan praktisi pembangunan desa

Gambaran tersebut tentu jadi catatan hitam di antara 74.957 desa penerima dana desa.

“Padahal, Pemerintah melalui Kemendes PDTT bertanggung jawab untuk memastikan dana desa yang jelas-jelas uang rakyat itu sampai ke desa. Digunakan seutuhnya untuk kemakmuran dan kemajuan desa,” kata Ashar Karateng, Direktur COMMIT yang telah berkecimpung selama 30 tahun dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia saat dihubungi PerspektifMakassar.id.

“Selama ini kita sering mendengar klaim bahwa dana desa telah sangat bermanfaat dalam membantu mengikis kemiskinan tetapi kita sepertinya belum memperoleh informasi menyeluruh, mana yang berhasil, mana yang kelimpungan atau gagal menggunakannya untuk pembangunan desa, katakanlah berbasis kabupaten atau minimal kecamatan,” lanjutnya.

Ashar menambahkan bahwa pernyataan Pemerintah bahwa dana desa bisa menurunkan tingkat kemiskinan di desa hingga 40% bisa jadi betul tetapi ini perlu pemeriksaan secara mendalam dan dilakukan partisipatif atau melibatkan banyak pihak.

“Katakanlah, pada aspek mana yang betul-betul berubah, siapa yang terlibat, atau dampak nyata seperti apa, volume atau nilai ekonomi, sosial maupun lingkungan,” jelasnya.

Tidak semua buruk

Ashar juga melihat bahwa cerita tentang dana desa tidak selalu tentang yang buruk-buruk. 

Pemdes Bangkala Loe beberakan APBDEs 2019 dan laporkan dana 2018 (dok: Pemdes Bangkala Loe)

“Kemiskinan mungkin berkurang menurut Pemerintah, tetapi stressing saya pada mulai adanya kesadaran yang melembaga, oleh beberapa Pemerintah Desa,” lanjut pria yang pernah jadi fasilitator pelatihan di Bhutan ini.

“Maksud saya, banyak juga praktik tentang manjemen dana desa yang seharusnya membuat kita tidak perlu khawatir berlebihan,” sebutnya.

“Mereka tak sungkan beberkan dana desa dan uraian penggunannya, jadi bisa diverfikasi dan publik paham apa yang menjadi tujuan pembangunan dan bukti verifikasinya,” kata fasilitator Meta Fasilitasi yang pernah jadi fasilitator training untuk PNS asal Afganistan selama dua tahun berturut-turut ini.

Salah satu yang disebutnya adalah pengalaman baik dan mengesankan di Desa Bangkala Loe, Jeneponto. Tahun 2017, lembaran alokasi dana desa ini viral ke mana-mana setelah Pemerintah Desa setempat membuat papan pengumuman terbuka.  Sebuah baligo dipasang di sudut jalan desa dan semua pihak bisa melihatnya.

“Setelah itu, model tersebut disarankan oleh Kemendes dan PDT untuk dilakukan di desa-desa lain pengguna dana desa di Indonesia, meski kita tahu, tidak semua Pemdes patuh, apalagi jika memang ada desa fiktif,” kata Ashar tertawa.

Kantor Desam sumber informasi dana desa (dok: Pemdes Bangkala Loe)

Menurut Ashar, di Bangkala Loe, atau di desa yang sama, pola itu dilakukan lagi.

“Tahun ini mereka merilis APBDes yang mencapai angka 2,1 miliar. Ini luar biasa, jadi ada konsistensi. Mereka juga menulis APBDes tahun 2018 yang mencapai 1,7 miliar, kita perlu salut untuk inisiatif mereka,” katanya bersemangat.

“Ini hal menarik dan dapat dijadikan alat ulur bahwa Pemerintah Desa juga bisa sangat terbuka, meski tetap perlu dirinci dan diperiksa secara detil,” katanya,

“Di sinilah tugasnya unsur Pemerintah Desa yang lain, pendamping dan tim Kabupaten bahkan Kementerian Desa untuk melakukan fungsi monitoring dan evaluasi,” saran Ashar.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangkala Loe di Jeneponto yang merinci penggunaan dana desa 2018 hingga 2019 ini di mata Ashar adalah salah satu cara mudah tapi tidak banyak desa yang mau merincinya.

Ashar Karateng (kiri) bersama mantan konsultan Kemendes dan PDT, Wahyuddin Kessa (dok: istimewa)

Di Desa Bangkala Loe, informasi penggunaan dan perencanaan dana desa bisa ditemukan di jalan raya dan di semua sudut kantor desa. Hal yang patutu diapresiasi.

“Di Bangkala Loe ada konsistensi. Saya kira, ini model yang dipilih Kementerian Desa untuk transparansi penggunaan dana desa sejak mereka membaca pengalaman di Bangkala Loe tahun 2017 itu,” kata Direktur Yayasan COMMIT yang selama ini aktif mendorong fasilitasi pembangunan lintas desa melalui skema PKPM Pengembangan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana amanat UU Desa 4/2014 di Luwu Timur ini. (*)

Penulis: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Antisipasi Kanker Payudara, IKA Smansa 89 Makassar Libatkan Pink Ribbon Bali

Alumi Smansa 89 Makassar Menimba Ilmu Memasak pada Chef Kyriad Seminyak