in

Pernyataan Edhy Prabowo dan Pengusaha yang Tidak Berbudidaya

Bom ikan, isu lain yang perlu dbereskan Edhy Prabowo (dok: istimewa)

MAKASSAR – Dilansir dari Tempo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan klaim simplistis bahwa dia telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem dan kebijakan yang dijalankan menteri pendahulunya, di lima tahun ke belakang.

Menteri kesayangan Capres tiga kali, Prabowo Subianto, itu menyebut ada sejumlah komunikasi antara pemerintah dan stakeholder yang tidak lancar. 

“Lima tahun ini di KKP ada sesuatu yang janggal. Ada yang belum terkomunikasikan dengan baik. Apa yang saya sampaikan tidak bermaksud menyerang menteri pendahulu,” ujarnya saat berdiskusi Kadin di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2019.  

Menurutnya, sejumlah pengusaha mengkomplain beberapa hal. Di antaranya tumpang-tindih regulasi antara KKP dan kementerian lainnya.

Dia menyebut contoh, pengoperasian kapal eks asing.  Beberapa pengusaha yang telah memperoleh surat izin berlayar kapal bekas asing dari Kementerian Perhubungan.

Namun, kapal itu tidak bisa digunakan untuk menangkap ikan lantaran terganjal KKP merilis aturan moratorium kapal eks asing.

[Sepertinya Pak Menteri belum ngeh atau menerima kenyataan bahwa ada 1300-an kapal asing yang menguras ikan NKRI di sekitar tahun 2014 saat jargon Poros Maritim dielus-elus rezim]

Menyalahkan lemahya koordinasi dan komunikasi seperti ungkapan lain yang gatal, lain pula digaruk.

Moratorium itu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomotr 10/Permen-KP 2015 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.

Edhy berjanji, ke depan, ia akan membenahi sejumlah peraturan yang tidak sinkron antara KKP dan kementerian lainnya. 

“Ke depan perizinan bukan jadi momok. Kami akan kelarkan izin satu pintu untuk kapal ini antara  Kementerian Perhubungan, KKP. dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyangkut ABK,” ujarnya via Tempo.

Ia menyebut perlu menghapus dikotomi yang memisahkan nelayan dan pengusaha. “Tidak ada dikotomi nelayan penangkap ikan dan pengusaha. Keduanya membangun budidaya di sektor perikanan,” ucapnya. 

Tidak perlu khawatir

Edy menyebut ada sejumlah komunikasi antara pemerintah dan stakeholder yang tidak lancar.  Saya kira dia benar, bahwa memang ada komunikasi yang tidak lancar. Bukan hanya ke pengusaha, tetapi juga ke Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Saya kira termasuk dengan Pak Jokowi sendiri.

Pak Edhy harusnya clear di situ, kebijakan apa yang pantas yang bisa mendongkrak nilai investasi ketimbang misalnya, kebijakan keberlanjutan atau konservasi sumber daya pesisir dan laut yang banyak didengungkan Susi sejak lama.

Kalau mau jor-joran bawa asing ke dalam kolong NKRI, segera saja putuskan. Kalau mau tambah armada kapal ikan dari asing, monggo.

Itu lebih gentle ketimbang kasak-kusuk di urusan koordinasi, komunikasi, komplain, atau apalah. Sikap keras kepala Susi Pudjiastuti sedari dulu sudah jelas, dia tidak mau kompromi sama mafia perikanan. Mafia ya, pelaku banal.

Tidak lancarnya komunikasi Menteri Susi ke pengusaha perikanan, dapat dibaca dalam pengertian kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Susi tentang kedaulatan sulit diterima oleh bukan hanya pengusaha tetapi juga elite Pemerintah. Elite yang doyan investasi seperti Menko Maritim kala itu, karena menurutnya kebijakan Menteri Susi menimbulkan antipati pada pengusaha perikanan, baik asing maupun domestik.

Lha, mau diapa lagi kalau mereka melanggar?

Saya kira, Menteri Edhy harusnya tidak perlu khawatir, toh sekarang sudah berlipat tema dan domain koordinasi Menkonya, dari urusan maritim hingga investasi, sekali mendayung dua tiga investor bolehlah.

Penyataan kedua: “Ke depan perizinan bukan jadi momok. Kami akan kelarkan izin satu pintu untuk kapal ini antara Kementerian Perhubungan, KKP. dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyangkut ABK.”  

Karena dikaitkan dengan perizinan, dan perizinan ini terganggu karena ada moratorium, maka ini bukan kebijakan Menteri Susi, tetapi Kebijakan Kepala Pemerintahan. Berarti Menteri Edhy menyalahkan Presiden Jokowi dong?

Bukankah moratorium itu ekstra ordinary decision dan tidak mungkin jalan jika Jokowi tidak setuju? Termasuk lahirnya Satgas 115 dan opsi penenggelaman kapal.

Masih segar di ingatakan bagaimana pernyataan Menteri Susi kala itu.

“Saya panggil semua godfather, taipan- taipan Indonesia yang bermain di illegal fishing sebagai agen-agen izin kapal eks asing di Indonesia,” kata Susi.

“Ada pengusaha besar, ada bekas pejabat, ada anggota dewan. Mereka saya panggil satu-satu dan saya wawancara sebagai kawan sambil ngobrol-ngobrol. Saya bilang ke mereka untuk menghentikan kegiatan illegal mereka. Mari berbisnis dengan baik sebab saya mau tertibkan semua ini agar laut menjadi masa depan bangsa sesuai arahan Presiden,” kata Susi.

Tentang koordinasi dan perizinan, hal tersebut sudah dilakukan di KKP sejak lama, yang bersoal itu koordinasi karena masing-masing punya otoritas yang berbeda.

Kementerian Perhubungan pada kelayakan tekins kapal, kesyahbandaran, hingga kompetensi ABK sementara KKP pada peralatan kapal, wilayah operasi, kesyahbandaran perikanan hingga alat tangkap.

Menteri Edhy harusnya clear bahwa ini berkaitan dengan izin kapal, apakah bisa bodong atau tidak punya SIUP lalu diberi izin di 11 WPP, apakah bisa jika kapal tidak bayar pajak diberi izin operasi di WPP.

Pernyataan Menteri Edhy di atas, ibarat gula-gula pemanis untuk publik, dalam realisasinya sungguh akan sulit. Percayalah.

Bisa tidak sulit jika dia bisa tegas pada penegakan aturan perizinan, mana pantas, mana tidak pantas, mana yang melalui proses due diligence mana yang bodong, mana kapal illegal.

Coba, Menteri Edhy simak baik-baik berapa kapal di Pantura yang sudah bayar pajak dan berapa yang belum. Berapa yang sudah melaporkan ikan hasil tangkapan sesuai dengan regulasi dan berapa yang belum. Itu saja dulu.

Penyataan ketiga: “Tidak ada dikotomi nelayan penangkap ikan dan pengusaha. Keduanya membangun budidaya di sektor perikanan.”

Saya tidak paham di sini, budidaya apa yang dimaksud. Apakah budi dan daya pengusaha perikanan baik di perikanan tangkap atau perikanan budidaya (tambak, empang, kolam, karamba).

Kalau budi dan daya pengusaha, Pak Menteri Edhy harusnya sudah tahu bagaimana budi para pengusaha besar dan apa daya mereka agar Susi Pudjiastuti didepak saja sebab mengganggu usaha perikanan mereka yang kelam, usaha perikanan yang bisa jadi tidak berbudidaya jika melihat banyaknya mafia, broker dan pengemplang pajak usaha perikanan.

KKP saya kira punya data, berapa kapal atau pemilik kapal yang belum perpanjang izin, berapa yang belum bayar pajak, berapa yang belum melaporkan hasil tangkapan di Arafuru atau Aru.

Yang perlu dilakukan

Ke depan, khusus untuk perikanan tangkap, seharusnya Menteri Edhy fokus pada optimalisasi fungsi kepelabuhanan perikanan dan carrying capacity-nya, SDM-nya, sarana prasarananya, hingga anggarannya.

KKP bisa memulai analisa dan evaluasi sungguh-sungguh, mendalam dan tegas terhadap kapal-kapal ikan yang masuk dan beroperasi menggunakan fasilitas itu.

Kenapa ini penting sebab di sinilah bertemali pada efektivitas perencanaan, pada penerimaan negara dan pada stabilitas usaha perikanan.

Tidak perlu ambisi untuk investasi sarat modal apalagi berharap asing masuk, bos di Gerindra pasti tidak setuju.

KKP segera gandeng KPK dan PPATK untuk mengupdate kepatuhan kapal-kapal ikan itu. Jadi KKP tak hanya menginvestigasi ada tidaknya pelanggaran perikanan, tetapi juga menelusuri siapa pemilik sebenarnya dari kapal-kapal yang ada. Dari aliran dana dan transaksi yang dilakukan. 

KKP di bawah kendali Edhy Prabowo harus bisa menelusuri kepatuhan kapal-kapal ikan yang ada dalam membayar pajak dan penerimaan Negara bukan pajak. Cek SIKPI dan SIPI kapalnya.

Itu saja dulu.

Jika mau urus PR Budidaya perikanan seperti menggenjot produksu udang, bandeng, lele yang sejatinya sudah settle. Jika mau fokus ke sana, coba pada kemandirian penyediaan pakan, pada antisipasi ancaman virus udang Vannamei yang kian merangsek.

Penulis: K. Azis (Blogger Kelautan Anging Mammiri)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Sukses dengan Sejumlah MoU, Prof Dwia dan Prof Farida Tampil Menawan di Uzbekistan

Dinas PMD Sulsel Hadirkan Tokopedia di Bimtek Kerjasama Antar Desa