in

Pak Presiden, Jangan Kemaruk di Lautan

Semoga saja Presiden Jokowi tak keliru mengejawantahkan jargon ‘Laut Masa Depan Bangsa’ di periode keduanya ini

Kapal ikan asing di Anambas, jejak lampau potret perikanan kita (dok: K. Azis)

MAKASSAR, OPINI – Pengalaman adalah guru yang amat bernilai. Pengalaman selama 5 tahun memanen puja-puji nasionalisme yang hebat di urusan laut harusnya membuat Presiden Jokowi dan jajarannya di periode kedua tak boleh kemaruk kuasa. Tak boleh seenaknya mengubah kebijakan yang sudah settle, terutama kebijakan kedaulatan bangsa di ruang laut.

Pembaca sekalian, Permen Kelautan dan Perikanan No 56/2014, berkaitan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing (Satgas IUU Fishing) melalui Keputusan Menteri Nomor 76/KEPMEN-KP/2014 menyadarkan banyak pihak bahwa praktik kejahatan perikanan yang hebat di Indonesia hingga tahun 2014.  

Bahwa ada 1.605 kapal perikanan eks asing yang beroperasi di WPP-NRI dan dimiliki oleh hanya 187 pemilik.

Tak hanya itu, selain berbisnis ikan mereka juga kerap menjadi bagian dalam praktik perdagangan orang, perbudakan, penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.

Dari 1.605 kapal teraudit, pemiliknya hanya sebanyak 187 perusahaan atau pemilik izin. Kapal-kapal tersebut antara lain berasal dari Cina (374 kapal), Thailand (280 kapal), Taiwan (216 kapal), Jepang (104 kapal), dan Filipina (98 kapal). 100 persen melakukan pelanggaran.

Mereka juga melakukan transshipment atau memindahkan ikan di tengah laut tanpa pemberitahuan. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.

Mewaspadai China

Laut Indonesia sebelum 2014 adalah area pesta pencuri ikan, oleh kapal eks asing maupun kapal asing. Jutaan ton ikan tuna, tongkol, cakalang, kakap, kerapu, udang, lobster senilai ratusan triliun diangkat dari perairan Indonesia setiap tahunnya secara ilegal.

Tangkapan tak dilaporkan kepada otoritas setempat karena langsung dipindahkan di tengah laut atau transshipment.

Pembaca sekalian, semoga Pak Presiden Jokowi dan kita semua tetap paham bahwa bahwa selama bertahun-tahun, ada sistem yang tak bekerja dan negara terkesan abai di situ.

Para pejabat Kementerian saat itu tak bisa berbuat apa-apa kecuali membuka keran investasi asing demi ambisi devia dengan melepas ratusan hingga ribuan kapal ikan rakus.

Mereka, para pejabat itu, hanya meneken aturan, memberi izin seperti menutup mata dan telinga atas risiko, menekan dengan jas rapi dan tanpa terkena angin laut dan derita nestapa di dari pulau-pulau penampungan rahasia para pekerja perikanan. Maka, masuklah asing berikut ‘jeroan-jeroannya’ di atas kapal.

Maka jangan heran saat itu manakala ikan-ikan diangkut ke pelabuhan dan pabrik-pabrik pengolahan ikan di negara-negara lain, pajak tak diraih. Negara lain makmur, kita tekor di lautan.

Namun, sejak awal 2015, illegal fishing berhenti di perbatasan karena kebijakan Presiden Jokowi yang dijalankan Menteri Susi Pudjiastuti kala itu. Akibatnya, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis.

Di catatan KKP, terdapat 156 kapal eks-asing, dengan mayoritas berasal dari Thailand yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon. Kapal-kapal eks asing Thailand diketahui banyak menangkap ikan di sekitar Maluku dan Kepulauan Aru.

Hasil tangkapan mereka di Maluku dan Aru sebagian besar disetor ke Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bermarkas di Thailand.  

Pendapatan Thai Union Group PCL dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Maluku sebagai tempat asal tuna yang hanya Rp 11,6 miliar atau setara 860.000 dollar AS pada periode yang sama.

Perusahaan perikanan asal Tiongkok bernama Pingtan Marine Enterprise yang diketahui mengerahkan 156 kapal untuk menangkap ikan di Merauke Papua. Sejak kebijakan IUU fishing diluncurkan, pendapatan perusahaan tersebut anjlok drastis.

Pada tahun 2014 pendapatan perusahaan asal China, Pingtan mencapai 233,4 juta dollar AS. Pendapatannya merosot hingga 74 persen menjadi hanya 60,7 juta dollar AS dan makin merosot pada 2016.

Lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut. Sebelum rezim anti IUU fishing, perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan pasokan ikan dari Bitung atau melalui transshipment.

Harusnya memang Pak Presiden tahu tentang praktik illegal itu, dan sebagai bangsa kita patut berbangga karena telah merebut hak yang selama ini dikangkangi asing.

Tergiur?

Jika membaca selera Pemerintah RI saat ini, setelah berada di bawah kepemimpinan Menteri Edhy Prabowo, nampaknya mulai tergiur untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang disebut telah mencapai stok 13,1 juta ton/tahun ini (estimasi tahun 2019).

Yang juga bikin waswas adalah ketika Menteri Edhy memberi opini tak pasti tentang perang melawan IUUF dan perlu tidaknya penenggelaman kapal ikan illegal.

Belum lagi jika melihat diksi kembar ‘maritim dan investasi’ sebagai alternatif memandang potensi sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

Nah, jika ada yang perlu diwaspadai di urusan pemanfaatan hasil laut NKRI maka itu adalah China.

Tapi sungguhkah Presiden Jokowi sadar akan ini semua?

Jika terbit kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan dan dengan mudah membuka ruang lebar ke asing maka itu adalah prahara, ibarat keledai yang jatuh di lubang yang sama.

Di Periode kedua Pak Presiden Jokowi seharusnya tak perlu kemaruk pada investasi di bidang maritim dengan mengabaikan IUUF dan memberi lampu hijau untuk investasi yang memangkas aturan, perizinan dan proses bisnis tanpa ‘due diligence’.

Mengapa China? Negara ini sungguh ganas mengeruk hasil lautan. Produktivitas mereka di kelautan dan perianan mengalahkan nilai dan volume ekspor negara-negara lain. Dari 10 negera terbesar produksi ikannya di dunia, jika digabung pun belum mengalahkan volume produksinya.

Dalam tahun 2016, kapal-kapal ikan mereka berhasil menangkap ikan hingga 17.000.000 ton ikan! Tak hanya dari laut teritorialnya yang super luas tetapi juga di Afrika hingga Amerika Selatan.

Gelombang ekspansi kapal-kapal Cina yang masif dan terlacak di hampir semua bagian lautan. Jika sebelumnya terlihat melimpah di perairan Indonesia ketika malam tiba, saat ini mereka terlihat di layar monitor di sekitar Pasifik.

Cina mempunyai armada perikanan melebihi sangkaan banyak orang. Bahkan melebihi yang dari terlihat atau tercatat. Nelayan mereka dapat ditemui pula di lepas pantai Cina, hingga Eropa Utara dan Selatan.

Mereka juga berperkara dengan otoritas di Senegal, Guinea, Sierra Leone dan Guinea-Bissau hingga Argentina. Pada tahun 2016, penjaga pantai Argentina mengaramkan kapal ikan Cina karena mencuri ikan negara lain.

Menurut Greenpeace, saat ini terdapat 2.500 kapal ikan Cina yang berkelana ke semua penjuru lautan. Ini belum termasuk yang jarak pendek yang mencapai puluhan ribu.

Tahun 2006, Cina menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor US$ 2.875 juta. Pada 2013, total produksinya mencapai 61,7 juta ton.

Data 2014 menunjukkan industri perikanannya didukung oleh armada penangkapan ikan terbesar di dunia, ada tidak kurang 200.000 kapal ikan laut lepas, dan ada 2.500-an kapal khusus untuk operasi ‘high seas’.

Dalam 35 tahun terakhir, sejak Reformasi Pemerintah Cina (yang memudahkan subsidi itu) di tahun 1978, sektor perikanannya telah mengalami pertumbuhan fenomenal.

Dari tahun 1978 sampai 2013, produksi tahunannya meningkat lebih dari 13 kali. Dari 4,7 juta ton menjadi 61,7 juta ton dengan tingkat pertumbuhan yang luar biasa 7,6 persen per tahun (data 2014).

Total nilai industri perikanan China mencapai RMB 1,9 triliun (Yuan/Renminbi) pada 2013, yaitu lebih dari 850 kali lebih tinggi dari tahun 1979 yang hanya RMB 2 miliar. Nilai tambah tahunan industri perikanan adalah RMB 675 miliar pada tahun 2013. Pangsa pasar industri perikanan Cina meningkat dari 1,6 persen pada tahun 1978 menjadi lebih dari 22 persen pada 2013.

Selama tiga dekade terakhir, jumlah orang yang bekerja di industri perikanan Cina telah meningkat lebih dari 10 juta. Sektor ini mempekerjakan 14,4 juta orang pada tahun 2013. Di antara mereka, sekitar 7 juta adalah nelayan tradisional.

Negara memberi subsidi besar dan ketat, para nelayan dan nakhda diberi target, jangan pulang sebelum membawa ikan berton-ton, apa pun caranya.

Pak Presiden, sungguhkah kita ingin seperti itu?

Perlu waspada

Usaha perikanan ilegal, tak terlapor, tak sesuai aturan adalah musuh masyarakat internasional. Pemerintah RI seharusnya tak lengah dan tak jengah mesti sejauh ini posisi pemanfaatan sumber daya ikan nasional masih di bawah negara lain. Tak segesit Thailand, atau Vietnam apalagi China.

Sudah banyak bukti bahwa membiarkan nelayan asing, investasi asing yang tak seimbang, pembangunan infrastruktur tanpa penyiapan sumber daya manusia dengan menggandeng asing sungguh berisiko. Papua Nugini, negara-negara di Afrika kini dalam tekanan dan kemelaratan karena terjerat hutang asing.

Untuk kita, cukuplah hutang yang sudah mencapai 4000-an triliun itu sebagai momok besar yang harus kita gerus secara perlahan, jangan tambah beban lagi.

Semoga Pak Presiden menyadari bahwa rencana memasukkan asing dengan teknologi tangkap yang rakus, menerabas dan tak ramah lingkungan apalagi nelayan kecil adalah persoalan besar dan berbahaya bagi nelayan kecil kita.

Kasus kapal cantrang yang ditolak di Kalimantan dan Sumatera adalah contoh yang harusnya tak dipandang remeh.

Oleh sebab itu, harusnya Negara tidak boleh takluk pada goda asing, tak berhalusinasi pada ambisi investasi yang bisa meluluhlantakkan sendi berbangsa. Dengan investasi asing, mungkin kita akan dapat hasil banyak tahun ini, tapi setelah itu kita akan merana bertahun-tahun.

Semoga saja Presiden Jokowi tak keliru memandang posisi laut kita yang masih tetap sebagai Laut Masa Depan Bangsa sendiri, bukan asing.

Sebagai anak bangsa, kita patut mewaspadai ini sebab para pencari dan pencuri ikan itu tak lagi menemukan mangsa mudah di Afrika, di Amerika Latin dan timur jauh. Pak Jokowi, kita sungguh patut waspada. (*)

Penulis: K. Azis (Blogger Kelautan)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Sukses Rilis Jurnal Terakreditasi, Unhas Terima Penghargaan Kemenristek/BRIN

Dua Bupati ‘Millenials’ Sulsel Jadi Pembicara di Program BEKAL United in Diversity