in

Kriminalisasi Banjir

Masyarakat dan dunia usaha juga bertanggung jawab. Janganlah terus digoreng dengan gunakan tungku politik, ini tidak mendidik.

Sungai di Jakarta (dok: CNN Indonesia)

PALU – Setelah mengurai persoalan banjir Jakarta dan bagaimana menyelesaikannya dengan kreatif ketimbang reaktif, kali ini, Muhd Nur Sangadji, periset lingkungan, praktisi KLHS dan Amdal dari Universitas Tadulako Palu menuliskan perspektifnya tentang kecenderungan kriminalisasi banjir. Mari simak.

***

Bolehkah orang dikriminalisasikan akibat banjir? Biarlah hukum yang bicara. LBH Jakarta sedang menggagasnya. Sebuah gugatan “class action”.

Saya pikir, biarkan saja agar setiap Pemerintah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dan, bertanggung jawab pada apa yang jadi wewenangnya.

Syaratnya, upaya hukum ini dilakukan dengan benar, objektif dan tidak pilih kasih. Karena hukum yang sesungguhnya itu, begitu. Dengan demikian, supaya kita tidak cuma mencari kambing hitamnya. 

Kita perlu urut aktornya. Siapa pelaku atau yang biarkan alih fungsi kawasan dan izinkan bangunan villa tanpa tengok daya dukungnya.

Siapa yang mesti bertanggung jawab atas menyempitnya aliran sungai. Siapa juga yang harus menormalisasikannya?

Siapa yang bolehkan orang tinggal di sisi sungai dan drainase? Kemudian, siapa yang punya andil, membuang dan menanggulangi sampah di lorong-lorong drainase?

Baru kemudian nampak bahwa banyak sekali yang berperan dalam kejadian banjir. Karena itu, kalau mau menuntut,  maka tuntutlah semua, agar adil. Jangan ada yang lepas tangan. Dan, atau lari dari tanggung jawab.

Kita, seolah menjadi bangsa yang sangat sibuk berbisnis kambing hitam bila ada bencana. Bukan mengumpul energi solusi. Kita justru kehilangan waktu dan tenaga untuk saling menyalahkan.

Benarlah Klass Klassan, Professor dari Swedia yang pernah bicara di English Club ku. Dia menjelaskan bagaimana pertisipasi warga Swedia dalam pengelolaan sampah. Kolega saya menyela sebagai hal yang sulit dilakukan di Indonesia. Bila didorong agar terjadi di Indonesia, siapa yang bertanggung jawab?

Mendengar pernyataan dan pertanyaan ini. Klass Klassen langsung menjawab dengan menunjuk: “You!” 

Saya tersentak sambil merenung. Begitulah kebiasaan kita yang selalu tanya siapa yang bertanggung jawab? Sampai lupa, kita sebagai Individu dan sosial, berperan apa?

Ini, tidak berarti tidak perlu ada yang bertanggung jawab. Lantas, muncul pertanyaan, bagaimana dengan Pemerintah?

Justru, Pemerintah yang lebih bertanggung jawab karena mereka peroleh mandat. Pemerintah punya instrumen perencanaan. Sejumlah dokumen penting menjadi ukuran penilaian. Instrumen bernuansa hukum seperti, RTRW, KLHS dan IMB. Instrumen bernuansa rencana kerja seperti RPJPN/D dan RPJMN/D.

Dari dukumen-dokumen inilah kita bisa ukur. Apakah Pemerintah lalai atau bersungguh- sungguh. Kalau mereka lalai di sini, periksa dokumen hukum untuk menyoalnya. Masyarakat dan dunia usaha juga bertanggung jawab. Janganlah terus digoreng dengan gunakan tungku politik, ini tidak mendidik.

Bila Pemerintah, semua lapisan bersungguh-sungguh, banyak solusi bisa ditempuh. Saya tunjukan contoh baik (best practices) dari dua negeri, Perancis dan Jepang. Kebetulan, di dua tempat ini, saya pernah menetap sekian lama.

Kota Lyon di Prancis tengah, adalah kota langganan banjir. Kota ini dibelah oleh sungai besar, “La Rhone”. Di sini, saya pernah menyusuri hingga ke hulu. Itu dilakukan untuk praktek morfologi sungai.

Tahun 1856, kota ini tenggelam seluas 100.000 hektar. Menyusul pada tahun tahun berikut.

Banjir kota Lyon ini berhenti setelah Pemerintah membuat bendungan di kawasan hulu untuk mengontrol volume air yang mengalir ke sungai. Mereka juga punya lorong di dalam tanah yang berfungsi ganda.

Sedangkan, Jepang punya “floodwater cathedral”. Mereka berpikir keras untuk solusi setelah dilanda banjir tahun 1947.

Kala itu, 30.000 hektar lahan hancur dengan korban 1100 jiwa untuk curah hujan sebesar 400 mm. Ini adalah bendungan dalam tanah dengan kedalaman 22 meter sepanjang 6,3 km. Sudah saatnya, kita bersungguh sungguh. Kita itu bermakna semua.  Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Semoga. (*)

Penulis dapat dihubungi via email: muhdrezas@yahoo.com

Editor: K. Azis

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Membisniskan Banjir, Inspirasi dari Jakarta

Ini Dia Guru Besar Unhas ke-396